Senin, 20/05/2024 - 07:25 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

Formappi: Keputusan Mengganti Aswanto Tunjukkan DPR Ingin Pamer Kekuasaan

Pencopotan hakim MK Aswanto menunjukkan keinginan DPR untuk mengendalikan MK

ADVERTISEMENTS
QRISnya satu Menangnya Banyak

 JAKARTA — Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, menyoroti keputusan DPR mengganti hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto dengan Sekjen MK Guntur Hamzah. Menurutnya adanya keputusan tersebut menunjukkan bahwa DPR ingin pamer kekuasaan. 

ADVERTISEMENTS
Bayar PDAM menggunakan Aplikasi Action Bank Aceh Syariah - Aceh Selatan


“Keputusan itu jelas menunjukkan keinginan DPR untuk mengendalikan MK. Kalau DPR dibiarkan sesuka hati mencopot lalu mencari pengganti Hakim Konstitusi, setiap saat nanti hakim-hakim konstitusi terancam posisinya,” kata Lucius kepada Republika, Sabtu (1/10/2022).

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat & Sukses ada Pelantikan Direktur PT PEMA dan Kepala BPKS


Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto sebelumnya mengungkapkan alasan DPR mencopot Aswanto dari jabatannya karena dinilai tidak komitmen dengan DPR yang merupakan pengusulnya. Menurut Lucius alasan-alasan tersebut dinilai masuk akal. Namun keputusan DPR tersebut dinilai menggerogoti independensi MK.

ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hardiknas dari Bank Aceh Syariah
Berita Lainnya:
Bank Aceh Syariah Salurkan Zakat Perusahaan Rp14,3 Miliar


“Apa jadinya jika keputusan MK harus mempertimbangkan kepentingan DPR? Padahal kerja MK itu justru untuk menguji keputusan DPR melalui UU terhadap UUD?” ucapnya.

ADVERTISEMENTS
PDAM Tirta Bengi Bener Meriah Aplikasi Action Bank Aceh


Lucius menilai cara DPR mencopot hakim sesuai keinginan mereka akan berdampak pada independensi keputusan MK selanjutnya. Ke depannya bukan UUD lagi yang menjadi rujukan utama MK, tetapi apa kepentingan DPR di balik UU yang diuji.

ADVERTISEMENTS
Top Up Pengcardmu Dimanapun dan Kapanpun mudah dengan Aplikasi Action


“Maka sesungguhnya pesan utama DPR dengan keputusan copot-ganti hakim MK itu sama saja dengan tak menginginkan adanya MK. Kalau Hakim MK harus bekerja sesuai keinginan pengusul, maka nggak perlu lagi ada MK, karena persis yang dilakukan MK itu justru menguji keinginan pengusul terhadap konstitusi negara kita,” ungkapnya.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Reza Saputra sebagai Kepala BPKA
Berita Lainnya:
8 Tahun Tak Tuntas! Menguak Kronologi Rinci Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Vina di Cirebon 2016 Silam


Ia menambahkan, DPR membolak-balik pemahaman akan indepensi MK sekedar untuk membenarkan keputusan mereka. DPR dinilai tak memikirkan dampak ke depannya dari keputusan mereka. 

ADVERTISEMENTS


“MK hanya akan menjadi ‘boneka’ jika nasib hakim-hakimnya saat memutuskan sesuatu harus tunduk pada apa yang menjadi kemauan pengusul hakim yang bersangkutan,” tuturnya.

ADVERTISEMENTS


Sumber: Republika

ADVERTISEMENTS

x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi