AS Beri Sanksi Pengusaha Myanmar karena Pengadaan Senjata dengan Rusia

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

Pengusaha Myanmar dinilai terlibat dalam pengadaan senjata buatan Rusia untuk junta

ADVERTISEMENTS

WASHINGTON — Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi pada Kamis (6/10/2022), terhadap seorang pengusaha Myanmar dan dua lainnya. Mereka dinilai terlibat dalam pengadaan senjata buatan Rusia dari Belarus untuk junta.

ADVERTISEMENTS

Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan, telah menjatuhkan sanksi terhadap pengusaha Myanmar Aung Moe Myint dan perusahan yang didirikan Dynasty International Company Limited dan dua direkturnya. Aung Moe Myint adalah putra seorang perwira militer yang dikatakan memfasilitasi kesepakatan senjata termasuk untuk rudal dan pesawat terbang.

Tindakan tersebut akan menempatkan pembekuan aset di AS dan melarang warga AS untuk berurusan dengan mereka. Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan mengutip eksekusi Myanmar terhadap empat aktivis pada Juli dan serangan mematikan di sebuah sekolah oleh helikopter militer bulan lalu. Dia juga menunjuk pada peran yang diduga dimainkan oleh tiga orang yang dikenai sanksi dalam memperoleh senjata produksi Rusia dari Belarus pada Kamis.

“Penunjukan ini juga mengimplikasikan hubungan lama militer Burma dengan militer Rusia dan Belarusia,” kata Blinken menggunakan nama lama negara itu.

ADVERTISEMENTS

“Kami akan terus menggunakan otoritas sanksi kami untuk menargetkan orang-orang di Burma dan di tempat lain yang mendukung invasi tidak sah Rusia ke Ukraina, serta fasilitasi Rusia dan Belarusia terhadap kekerasan rezim Burma terhadap rakyatnya sendiri,” ujarnya.

ADVERTISEMENTS

Rusia adalah sumber utama perangkat keras militer bagi militer Myanmar dan telah memberikan perlindungan diplomatik di tengah kecaman internasional atas kudeta tersebut. Pemimpin Junta Min Aung Hlaing mengunjungi Rusia dua kali dalam beberapa bulan terakhir.

Departemen Luar Negeri juga melarang mantan kepala polisi Myanmar dan Wakil Menteri Dalam Negeri Than Hlaing melakukan perjalanan ke AS karena keterlibatannya dalam pelanggaran hak asasi manusia. Dia diduga terlibat pembunuhan di luar hukum terhadap pengunjuk rasa damai pada Februari 2021.

ADVERTISEMENTS

sumber : Reuters

ADVERTISEMENTS

Sumber: Republika

ADVERTISEMENTS
x
ADVERTISEMENTS
Exit mobile version