Kesuksesan Kongres juga bakal menjadi indikator sekaligus mengokohkan kualitas.
JAKARTA — Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) terus menjalankan kesiapan menggelar Kongres XXIV. Adapun agenda utamanya, yakni untuk mendapatkan ketua umum dan jajaran kepengurusan baru periode 2022-2025.
Proses sosialisasi hingga pemilihannya diharapkan berjalan lancar dan terpenting dilaksanakan dengan demokratis, tertib, dan bermartabat. Dengan demikian, membuat PP INI lebih dihormati di dalam negeri maupun dunia.
Kesuksesan Kongres juga bakal menjadi indikator sekaligus mengokohkan kualitas kesiapan seluruh elemen PP INI untuk berdemokrasi, dalam ruang menentukan pemimpin. Hasil penjaringan seluruh anggota perkumpulan melalui pengurus daerah (pengda) dan pengurus wilayah (pengwil) telah ditetapkan sebagai bakal calon ketua umum INI adalah Irfan Ardiansyah (Ketua Pengwil INI Jawa Barat),
Tri Firdaus Akbarsyah, (Sekretaris Umum PP INI), Otty Hari Chandra Ubayani (Sekretaris Umum IPPAT), Julius Purnawan (Notaris Jakarta Selatan), Ruli Iskandar (Ketua Pengwil INI DKI Jakarta). Bakal calon ketua umum merupakan representasi dari seluruh anggota perkumpulan INI karena mereka diusulkan seluruh anggota melalui pengda dan pengwil.
“Bagi para tim sukses silakan menyosialisasikan calon pilihannya. Namun yang perlu diingat, patuhi aturan yang ada, termasuk tidak mencerca, menjauhi perilaku perundungan hingga melakukan hal-hal yang berpotensi memecah belah persatuan,” kata Ketua Umum PP INI Yualita Widyadhari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (11/10/2022).
“Begitu juga dengan bakal calon ketua umum. Kami imbau tertibkan tim suksesnya atau juru kampanyenya agar saling menghormati, mematuhi aturan dan bisa berjalan rapih dan guyub. Mari keluarkan gagasan, ide-ide, program kerja yang membangun dan positif,” kata dia.
Sedangkan terkait tempat dan bulan pelaksanaannya, PP INI masih menunggu arahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal tersebut juga sudah disampaikan ke
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly dalam surat Nomor : /U/-X/PP-INI/2022 dengan perihal Laporan Hasil Dialog, Rembuk Nasional dan Usulan Keputusan di Luar Kongres.
Surat yang ditanda tangani Ketua Umum PP INI dan Sekretaris Umum Tri Firdaus Akbarsyah tersebut menerangkan jika sebelumnya sudah bersurat dengan nomor: 212/U/01-X/PP-INI/2022 tanggal 03 Oktober 2022 sehubungan dengan pelaksanaan Kongres XXIV INI dan masalah yang dihadapi berkaitan dengan waktu dan tempat pelaksanaan kongres.
Maka PP INI menyampaikan hasil perkembangan dialog antara PP, Dewan Kehormatan Pusat (DKP), Pengurus Wilayah (Pengwil) dan Senior INI yang dimediasi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo R. Muzhar pada 6 Oktober 2022 bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta hasil Rembuk Nasional antara PP, DKP, dan Pengwil, pada tanggal 7 Oktober 2022 di Hotel Bidakara.
“Kami akan menunggu dalam sepekan ini sejak bersurat pada Rabu. Semoga ada putusan yang bisa segera kami laksanakan,” kata dia.
Bahwa dari hasil pertemuan PP-INI, Pengwil INI, DKP INI serta beberapa notaris senior yang difasilitasi Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Dirjen AHU yang bertindak sebagai juru runding pada 6 Oktober 2022 bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI telah di mengambil kesepakatan, yaitu waktu penyelenggaraan kongres dilakukan di Desember 2022.
Tempat penyelenggaraan kongres diserahkan kepada PP INI dan pengwil untuk dirundingkan dengan tiga opsi. Pertama, tempat pelaksanaan di Jawa Barat, tidak harus di Bandung tapi bisa di kota lainnya di wilayah Jawa Barat.
“Kedua, tempat pelaksanaan tidak di Jawa Barat, tidak di Bali, di tempat netral. Sedangkan ketiga, jika opsi satu dan dua tidak tercapai, maka Kementerian akan mengambil keputusan sebagai pembina dan pengawas organisasi yang tidak terikat dengan AD dan ART Perkumpulan,” kata dia.
Tindak lanjut dari rekomendasi yang disepakati tersebut, telah dilakukan Rembuk Nasional yang dihadiri PP-INI, Pengwil INI dan DKP INI pada 07 Oktober 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta, dengan kesepakatan untuk tidak sepakat pada opsi satu dan dua.
“INI merupakan perkumpulan berbadan hukum yang mandiri dan Menteri Hukum & HAM RI sebagai pembina serta pengayom. Oleh karena itu kami menunggu arahannya dan terbuka dengan kritikan yang membangun. Inilah alasan PP INI meminta Menkumham untuk memberikan arahan dan petunjuk untuk menetapkan tempat pelaksanaan Kongres yang tidak ada benturan kepentingan dari bakal calon ketua umum, melalui Instruksi/Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI sebagai dasar pelaksanaan Kongres XXIV INI,” kata dia.
