Singgung 'Kardus Durian' Cak Imin, Firli Bahuri Dinilai Jadikan KPK Alat Manuver Politik

BANDA ACEH – Ketua KPK Firli Bahuri dinilai mulai bermanuver politik. Bahkan, Firli dinilai menggunakan KPK sebagai alat untuk bermanuvernya tersebut.

Hal itu tak terlepas dari penyataan Firli Bahuri yang menyinggung kasus ‘kardus durian’. Kasus pada 2011 yang sempat menyeret nama Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Saat ini, Cak Imin ialah Ketum PKB.

“Beberapa waktu yang lalu Firli Bahuri secara tiba-tiba kembali mengungkit desas desus perkara OTT lama yang terjadi tahun 2011 ‘Kardus Durian’ yang diduga melibatkan pimpinan partai politik tertentu menjelang pemilu,” kata Ketua IM57+ Institute, Mochamad Praswad Nugraha, dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (29/10).

Praswad menilai pernyataan tersebut memperlihatkan Firli Bahuri yang secara terbuka menggunakan KPK masuk ke dalam ranah politik.

“Statement yang seolah-olah heroik dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Namun jika lebih jeli kita cermati, hal ini mencerminkan Firli Bahuri semakin tidak malu-malu lagi untuk menggunakan KPK agar dapat masuk ke dalam ranah politik,” ujar mantan penyidik KPK ini.

“Menunjukkan indikasi keberpihakan dengan afiliasi politik tertentu, dan secara tiba-tiba mengungkit kasus 11 tahun yang lalu, sementara kasus-kasus mega korupsi yang di depan mata seolah-olah lenyap menghilang,” sambungnya.

Praswad menyebut bahwa KPK seharusnya merupakan yang independen. Namun, bila penanganan perkara dilakukan berdasarkan atas pesanan, maka unsur terpenting dalam penanganan perkara, yaitu objektivitas, akan menghilang.

Akibatnya, akan muncul perlakuan yang tidak adil dalam penanganan perkara.

“Satu kasus yang masih sangat jauh pembuktiannya seperti terburu-buru dan berpura-pura tegas secara terus menerus didengung-dengungkan oleh Firli Bahuri untuk ditindaklanjuti oleh KPK, sedangkan kasus yang sudah jelas-jelas terbukti dan sudah berkali-kali diajukan sprindik pengembangan perkaranya dibiarkan terbengkalai,” papar Praswad.

“Itu semua tidak bisa dilepaskan dari motif adanya keterkaitan partai dan aktor politik tertentu. Korupsi bansos adalah contoh nyata tidak adanya tindak lanjut padahal buktinya sudah terang benderang untuk ditindaklanjuti,” sambungnya.

Praswad merupakan salah satu penyidik kasus Bansos saat masih bertugas di KPK. Namun, ia menjadi bagian dari 57 pegawai KPK yang dipecat Firli Bahuri karena Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Bila hal ini terus dibiarkan, KPK akan menjadi alat manuver politik yang sangat berbahaya. KPK dengan segala kewenangan dan perangkatnya dapat digunakan untuk mengkriminalisasi dan menyandera para pimpinan partai politik untuk kepentingan 2024, dan ini merupakan kiamat demokrasi bagi Indonesia. KPK dijadikan alat menggebuk lawan politik,” pungkas Praswad.