Peringatan dari LKPP berkaca dari kasus-kasus sebelumnya yang menjerat pejabat KPU.
JAKARTA — Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengingatkan potensi korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI maupun KPU daerah. Peringatannya itu berkaca dari kasus-kasus sebelumnya yang menjerat pejabat KPU.
“Saya meyakini tugas KPU dan KPUD memiliki potensi risiko yang besar. Menurut data yang terkumpul di sistem online direktori putusan Mahkamah Agung dari 2014 hingga 2020, kasus korupsi anggota KPU dan KPUD terkait pengadaan barang/jasa mencapai 44 kasus,” kata Hendrar ketika memberikan sambutan usai menandatangani nota kesepahaman antara LKPP dan KPU RI di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (22/11/2022).
Hendrar mengakui bahwa pengadaan barang dan jasa memang merupakan titik rawan korupsi. Akar masalahnya bukan hanya soal integritas, tapi juga ada kemungkinan pejabat KPU tidak paham tentang aturan yang berlaku.
Karena itu, Hendrar berharap pemandangan nota kesepahaman antara LKPP dan KPU RI ini bisa mencegah terjadinya praktik korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Dengan begitu, pejabat KPU bisa menjalankan tugas tanpa perlu was-was.
Dalam kesempatan tersebut, Hendrar juga menyampaikan harapannya soal dampak Pemilu 2024 terhadap perekonomian Indonesia. Terutama dampak positif terhadap usaha mikro, kecil, dan juga koperasi.
“Yang menarik menurut catatan statistik, dampak pemilu pada pertumbuhan ekonomi relatif kecil. Tapi, pemilu tetap dapat memiliki kontribusi menggerakkan ekonomi dan meningkatkan konsumsi secara agregat,” ujarnya.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari tak membahas soal potensi korupsi ketika memberikan sambutan seusai Hendrar. Dia hanya menyampaikan bahwa pengadaan logistik pemilu merupakan salah satu pengeluaran terbesar KPU.
Logistik yang paling utama adalah surat suara dan formulir perhitungan surat suara. Hasyim menegaskan, dalam pengadaan dua logistik pemilu itu, pihaknya mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana arahan Presiden Jokowi.
“Pengadaannya juga tidak dipusatkan di Jakarta,” ujarnya.
Sumber: Republika
