Kamis, 30/05/2024 - 01:51 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

BISNISEKONOMI

Cegah Gelombang PHK, Menko Perekonomian Siapkan Sejumlah Jurus

Airlangga menyatakan, pemerintah berupaya mencegah PHK.

ADVERTISEMENTS
ActionLink Hadir Lebih dekat dengan Anda

 JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah berupaya mencegah risiko potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal itu baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah.

ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses kepada Pemerintah Aceh

“Dalam jangka pendek, pemerintah akan mendorong anggaran pusat dan daerah untuk penggunaan produk dalam negeri,” ujarnya dalam keterangan pers secara virtual, Senin (16/1/2023).

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat & Sukses atas Pelantikan Pejabat di Pemerintah Aceh

Kemudian, demi mencegah PHK dalam jangka menengah, kata dia, pemerintah akan melakukan perbaikan struktural di industri hulu dan hilir. Mulai dari perbaikan rantai pasok, Sumber Daya Manusia (SDM), menyelenggarakan riset dan pengembangan, hingga mempermudah akses pasar.

“Terutama juga mempercepat penyelesaian perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA). Termasuk CEPA dengan Eropa dan beberapa pasar ekspor nontradisional lain,” ujar Airlangga.

ADVERTISEMENTS
QRISnya satu Menangnya Banyak
Berita Lainnya:
Indonesia Diminta Belajar Banyak Bentuk Ekosistem Esports

Terkait penyerapan kerja di daerah, ia menuturkan, pemerintah pun akan mengoptimalkan belanja pemerintah pusat dan daerah bagi program padat karya baik di kota maupun desa. “Kerja sama government to government juga akan diperluas untuk program pekerja migran,” katanya.

ADVERTISEMENTS
Bayar PDAM menggunakan Aplikasi Action Bank Aceh Syariah - Aceh Selatan

Inklusi keuangan akan ditingkatkan melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program upskilling dan reskilling seperti Kartu Prakerja pun dilanjutkan.

ADVERTISEMENTS
Top Up Pengcardmu Dimanapun dan Kapanpun mudah dengan Aplikasi Action

Ia menambahkan, ke depan pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. “Apalagi dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang sudah memberi kewenangan bagi Bank Indonesia (BI) untuk mengatur lalu lintas devisa,” jelas Airlangga.

ADVERTISEMENTS
PDAM Tirta Bengi Bener Meriah Aplikasi Action Bank Aceh
Berita Lainnya:
Pertamina: Jangan Khawatir, Pertalite Tetap Disalurkan
ADVERTISEMENTS

Dalam revisi yang sedang dimatangkan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, sambungnya, cadangan devisa dalam negeri dapat berasal dari hasil ekspor produk manufaktur atau hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA). Kredit investasi dan kredit modal kerja turut dipastikan ketersediannya guna mendorong hilirisasi bisa dilakukan.

ADVERTISEMENTS

“Ini demi memastikan sektor manufaktur bisa didorong dari perbankan dalam negeri,” ujar dia. 

Sumber: Republika

ADVERTISEMENTS
x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi