Minggu, 14/04/2024 - 05:16 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

ISLAM

Ini Alasan Muktamar Fikih Peradaban Puncak Harlah 1 Abad NU Bahas Piagam PBB

ADVERTISEMENTS

Muktamar Fikih Peradaban akan dihadiri ulama dari berbagai negara

ADVERTISEMENTS
Manyambut Kemenangan Idul Fitri 1445 H dari Bank Aceh Syariah

 JAKARTA – Muktamar Internasional Fikih Peradaban perdana yang diinisiasi Nahdlatul Ulama (NU) akan digelar di Hotel Shangri-La Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (6/2/2023). 

ADVERTISEMENTS
Iklan Ucapan Selamat & Sukses atas Pelantikan Bustami Hamzah sebagai Pj Gubernur Aceh
ADVERTISEMENTS

Dalam forum internasional ini, para mufti dan ahli hukum Islam akan mengulas berbagai persoalan kontemporer dari susut pandang Islam, mulai dari format negara-bangsa, relasi dengan non-Muslim, hingga tata politik global. 

ADVERTISEMENTS
Promo Takjil Bank Aceh Syariah

Salah satu pembahasan pentingnya adalah tentang posisi Piagam PBB di mata syariat Islam. Lalu mengapa NU merasa perlu untuk membahas masalah ini? 

ADVERTISEMENTS
Promo Pembiayaan Ramadhan Ekstra Bank Aceh Syariah

Tim Pengelola Materi Muktamar Internasional Fikih Peradaban I, Najib Azca, menjelaskan urgensi forum akbar ini membincangkan pandangan syariat terhadap piagam PBB setidaknya pada dua aras, yaitu di lingkungan internal umat Islam dan di lingkungan pergaulan internasional.  

ADVERTISEMENTS
Iklan Ucapan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan

Pada aras pertama, Muktamar Fikih Peradaban I merupakan ajakan dan dorongan kepada para ulama dan fuqaha untuk membangun konstruksi fiqhiyah yang solid dan diterima luas perihal legitimasi syariah bagi konstruksi negara-bangsa dan kesepakatan negara-bangsa dalam bentuk kelembagaan dan piagam PBB.  

ADVERTISEMENTS
Ramadhan Berbagi Bersama Bank Aceh Syariah

“Hal ini penting dilakukan karena perbincangan perihal tersebut absen dalam kanon-kanon fikih yang ditulis para ulama yang memang sebagian besar disusun pada masa konstruksi politik berbasis khilafah,” ujar Najib dalam keterangannya, Ahad (5/2/2023).  

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat dan Sukses Pelantikan dan Setijab Mayjen TNI Niko Fahrizal
Berita Lainnya:
Nabi Muhammad SAW Sampaikan Wasiat Ini Berulang-ulang Jelang Wafat

Pada aras kedua, lanjut dia, ajakan dan dorongan untuk menengok dan memperkuat legitimasi terhadap Piagam PBB merupakan bagian dari ikhtiar untuk memperkuat multilateralisme dalam pergaulan internasional.  

ADVERTISEMENTS
Semarak Ramadhan 1445 H bersama Bank Aceh Syariah, Diskon Belanja 50%

“Belakangan ini terjadi penguatan terhadap pendekatan unilateralisme di mana krisis politik antar negara diselesaikan secara unilateral, seperti perang Irak, Afghanistan, juga Rusia-Ukraina yang masih terjadi hingga kini,” ucap Wakil Sekjen PBNU ini. 

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh - Telkomsel, Beli Paket Data mulai dari 110K OMG melalui Aplikasi Action Bank Aceh Syariah - Periode 11 Maret - 11 April 2024

Najib menambahkan, langkah yang diambil PBNU ini bisa dilihat sebagai bagian dari ikhtiar besar memperkuat multilateralisme dalam resolusi konflik dan penyelesaian krisis dalam pergaulan internasional. 

AADVERTISEMENTS
Mudahkan Hidup Anda!, Bayar PBB Kapan Saja, Di Mana Saja! - Aceh Singkil
ADVERTISEMENTS
Iklan Belasungkawa Adinda Almarhum Yafi Dhia Ulhaq Yuli

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan, pembicaraan tentang tata dunia damai baru muncul setelah Perang Dunia II dengan lahirnya Piagam PBB. Sebelum itu, masyarakat dunia masih diliputi sektariaisme yang syarat konflik, termasuk di internal umat Islam sendiri. 

Baca juga: Ketika Sayyidina Hasan Ditolak Dimakamkan Dekat Sang Kakek Muhammad SAW

 

Menurut dia, apabila hendak mengembangkan wacana syariat tentang perdamaian dan toleransi maka harus bermuara dari Piagam PBB. Untuk itulah, hal pertama yang harus disepakati adalah soal kejelasan kedudukan Piagam PBB di mata syariat. 

Berita Lainnya:
Makna Idul Fitri Sebenarnya Bukan Kembali Suci Justru Hari Makan-Makan?  

“Ini perjanjian sah atau tidak (di mata syariat)? Karena ini perjanjian di antara pemimpin-pemimpin politik. Kalau ini sah di mata syariat, ini urusan pertimbangan fikih, dengan disiplin yang sangat kompleks. Tapi rumusan itu yang bisa dijadikan pijakan dan mengikat bukan hanya bagi anggota PBB, melainkan bagi warga negara masing-masing,” ucap Gus Yahya di Jakarta, Rabu (1/2/2023). 

Kalau dinyatakan sah oleh para ulama dunia di Muktamar Internasional Fikih Peradaban I, maka Piagam PBB itu akan menjadi pijakan untuk mengembangkan wacana yang lebih lugas dalam kerangka syariat Islam tentang perdamaian, toleransi, dan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) universal. 

“Karena kalau kita tengok referensi abad pertengahan, tidak ada juga HAM universal. Kafir dzimmi itu dilindungi tapi tetap warga negara kelas dua. Di Inggris, orang-orang Anglikan dari Irlandia menjadi warga negara kelas dua. Mereka tidak bisa jadi pegawai negeri, kalau tentara mentok hanya jadi sersan,” kata Gus Yahya.    

 

 

Sumber: Republika

x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi