Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Basuki Hadimuljono mengungkapkan, inovasi pembiayaan telah membantu mengakselerasi pembangunan jalan tol dan infrastruktur di Indonesia.
JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, inovasi pembiayaan telah membantu mengakselerasi pembangunan jalan tol dan infrastruktur di Indonesia.
“Inovasi pembiayaan tidak hanya skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU),” ujar Basuki dalam seminar daring “Innovative Financing in Unity”yang dipantau di Jakarta, Rabu (1/3/2023).
Menurut Basuki hal itu telah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol karena memudahkan pembebasan lahan. Menurutnya, pengadaan tanah dengan dana talangan adalah inovasi pembiayaan yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya.
“Skema ini lebih cepat dan nantinya (dana talangan) diganti oleh Menteri Keuangan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN),” ujarnya.
Melalui dana talangan tanah, maka pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa sepanjang 1.830 km bisa diselesaikan pada 2019. Menurut dia, dana talangan pembebasan lahan merupakan inovasi pembiayaan pertama yang sangat dirasakan dan itu tidak akan terjadi kalau tidak mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan.
“Kedua, kita ada yang namanya skema cross subsidy lelang. Jadi kita melakukan lelang di Jawa dengan kriteria siapa yang bisa membangun Tol Trans-Sumatera lebih panjang itu yang akan menang. Jadi, kita melelangkan proyek Tol Semarang-Batang dan juga Serang-Panimbang, kemudian mendapatkan 83 km untuk pembangunan tol di Sumatera, ini juga innovative financing,” kata Basuki.
Kemudian, skema availability payment yang paling mudah dan dikawal terus oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sejak dari penyiapan proyeknya, tidak hanya untuk pembangunan baru, tapi sekarang sudah sampai dengan pemeliharaan jalan. Dengan demikian, pemeliharaan Jalan Lintas Timur Sumatra di Riau dan Sumatra Selatan sudah dibiayai oleh KPBU. Ia menekankan, pembangunan infrastruktur tidak hanya bisa diharapkan dari APBN, melainkan juga harus melibatkan investasi.
sumber : Antara
Sumber: Republika
