Logo Pupuk Kaltim. Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat mengatakan sebanyak 41 anak dari Papua Barat telah direkrut menjadi karyawan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) Bontang.
MANOKWARI — Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat mengatakan sebanyak 41 anak dari Papua Barat telah direkrut menjadi karyawan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) Bontang.
Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Papua Barat Arius Mofu di Manokwari, Sabtu (4/3/2023), mengatakan, puluhan anak yang direkrut telah menyelesaikan pendidikan Diploma I Bidang Kelistrikan dan Pengelasan pada Pupuk Kaltim. “Ada 50 anak yang lolos pendidikan, setelah tamat ada 41 anak langsung direkrut,” ujar Mofu.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat telah bekerja sama dengan Pupuk Kaltim dalam menyiapkan tenaga kerja asli Papua yang berkualitas dan andal. Puluhan anak yang mengikuti pendidikan Diploma I di Pupuk Kaltim merupakan tamatan dari sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Papua Barat.
“Anak-anak ini tamatan SMK, yang mana mereka sudah mendapatkan pendidikan vokasi,” tuturnya.
Ia menuturkan Pupuk Kaltim resmi ditunjuk pemerintah pusat untuk merealisasikan proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Kabupaten Fakfak. Oleh sebabnyapemerintah daerah harus menyiapkan tenaga kerja lokal berkualitas melalui pendidikan vokasi agar dapat diakomodasi pada sektor industri.
“Teluk Bintuni sudah jadi Kawasan Industri Terpadu, kalau mau bersaing ya harus siapkan SDM yang punya kemahiran,” jelas dia.
Menurut dia, daya saing tenaga kerja lokal akan meningkat apabila pemerintah daerah memperbanyak pendidikan vokasi tingkat SMK 70 persen dan kognitif 30 persen. Selain menambah jumlah SMK, pemerintah juga perlu menyiapkan sarana prasarana demi mendukung pelaksanaan pendidikan vokasi.
“Kalau mau Papua maju perbanyak SMK, tentu pemerintah jor-joran siapkan sarana prasarana,” ujarnya.
Ia menilai revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 menjadi tantangan untuk diimplementasikan di seluruh Tanah Papua.
Pengalihan penyelenggaraan SMA/SMK dari provinsi ke kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, menurutnya, akan menghambat pengembangan pendidikan vokasi. “Karena di kabupaten/kota sudah urus pendidikan dasar mulai PAUD sampai SMP,” ujar Mofu.
sumber : ANTARA
Sumber: Republika
