Kamis, 25/04/2024 - 04:52 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

BISNISEKONOMI

Kemenperin: Thrifting Ganggu Utilisasi Industri

ADVERTISEMENTS

Penjual pakaian bekas impor beraktivitas di depan kiosnya di Pasar Cimol Gedebage, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/3/2023). Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, penjualan baju bekas impor atau thrifting mengganggu utilisasi industri.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat Memperingati Hari Kartini dari Bank Aceh Syariah
ADVETISEMENTS
Ucapan Belasungkawa Zakaria A Rahman dari Bank Aceh

 JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, penjualan baju bekas impor atau thrifting mengganggu utilisasi industri. Karena itulah pemerintah melarang penjualan baju bekas impor.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Reza Saputra sebagai Kepala BPKA

“Sebenarnya kalau secara aturan itu (thrifting) kan dilarang sebenarnya,” ujar Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (17/3/2023). Thrifting juga mengganggu momentum penjualan baju lebaran di dalam negeri.

ADVERTISEMENTS
Manyambut Kemenangan Idul Fitri 1445 H dari Bank Aceh Syariah
Berita Lainnya:
Kementerian BUMN Bangga BRI Jadi Satu-satunya Merek RI di Brand Finance Global

Dirinya menjelaskan, penjualan baju bekas impor berdampak pula terhadap Industri Kecil Menengah (IKM). Itu karena, IKM yang memiliki modal dan keuntungan terbatas harus bersaing dengan thrifting.

ADVERTISEMENTS

“Apalagi mau lebaran, ini juga sangat mengganggu ketika ada impor barang bekas, karena momentum jualan kan sebenarnya mau mendekati lebaran. Apalagi bagi IKM,” tutur dia.

ADVERTISEMENTS
Mudahkan Hidup Anda!, Bayar PBB Kapan Saja, Di Mana Saja! - Aceh Singkil

Reni menuturkan, biasanya pakaian bekas impor dijual dengan harga murah. Sementara, baju produksi IKM tidak bisa dijual dengan harga yang lebih kompetitif karena merupakan produk baru.

“Jadi beda, nggak apple to apple sebenarnya kalau dibandingkan,” tegasnya.

Pemerintah, sambung dia, kini tengah fokus memusnahkan penjualan barang bekas impor. Kementerian Perdagangan pun telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dalam Pasal 2 Ayat 3 tertulis barang yang dilarang impor, salah satunya berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.

Berita Lainnya:
Peningkatan Gerak UMKM Bisa dengan Berbagai Cara, Termasuk Melalui Digital

Reni mengatakan, pengawasan implementasi aturan tersebut bukan hanya tugas satu kementerian, melainkan semuanya. Apalagi, lanjutnya, sekarang impor baju bekas sangat banyak hingga beberapa kontainer.

“Pengawasan di kita lebih harus ditingkatkan lagi. Apalagi begitu banyak masuk dari pelabuhan, memang PR-nya pengawasan, tapi kalau kami sendiri sebenarnya lebih ke menanamkan ke konsumen untuk mencintai dan pakai produk dalam negeri,” jelas Reni.

Sumber: Republika

x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi