JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman mengatakan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan masih terbuka dengan peluang bergabungnya partai politik lain. Bahkan ungkapnya, ada satu partai politik sempat ingin bergabung bersamanya.
Namun, partai tersebut mensyaratkan satu hal jika mereka bergabung bersama Koalisi Perubahan, yakni ketua umum partai politik tersebut dijadikan calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Rasyid Baswedan.
“Sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat, yang mereka kemudian mensyaratkan ketua umumnya ingin menjadi cawapres,” ujar Sohibul di Kantor Sekretariat Koalisi Perubahan, Jumat (24/3).
Ia mengungkapkan, ketua umum partai politik yang menawarkan diri menjadi cawapres bukanlah dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, ataupun PKS. Namun, ia enggan mengungkap sosok tersebut.
“Kita berikan pemahaman bahwa ini koalisi yang awal sudah ada nih bertiga. Ya tentu saja yang jadi priority dalam hal pencawapresan ya tentu apa yang berkembang dari tim tiga ini,” ujar Sohibul.
Di samping itu, ia tak membantah bahwa sejumlah nama yang beredar dipertimbangkan oleh tim kecil Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS.
Nama-nama tersebut adalah Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Selanjutnya, ada mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, hingga putri dari Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gusdur, yakni Zannuba Ariffah Chafsoh atau akra disapa Yenny Wahid. “Ya kan sebetulnya nama-namanya sudah beredar,” ujar Sohibul.
Kendati demikian, tim kecil Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS akan menjaring aspirasi masyarakat terkait cawapres tersebut. Hasil aspirasi tersebut akan disusun menjadi suatu kriteria dari pendamping Anies pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
“Ini akan melanjutkan mendengarkan suara masyarakat untuk mencari calon wakil presiden yang paling pantas mendampingi Bapak Anies Rasyid Baswedan. Memang kami sudah merumuskan mekanisme tentang penetapannya, tapi tetap kami akan mendasarkan utamanya kepada suara-suara dari masyarakat,” ujar Sohibul.
Sumber: Republika
