Minggu, 14/04/2024 - 04:56 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

BISNISEKONOMI

Soal Data Impor Baju Unrecorded 31 Persen, Asosiasi Tekstil Mengaku Kurang Paham

ADVERTISEMENTS

 JAKARTA — Pemerintah tengah gencar memberantas impor ilegal pakaian bekas. Aktivitas itu dinilai meresahkan, karena berdampak terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), industri, serta pasar Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dalam negeri.

ADVERTISEMENTS
Manyambut Kemenangan Idul Fitri 1445 H dari Bank Aceh Syariah

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pun mengatakan, data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyebutkan, terdapat 31 persen impor pakaian dan alas kaki yang tidak tercatat atau unrecorded, termasuk pakaian bekas impor ilegal. Sementara impor pakaian dan alas kaki legal sebesar 41 persen.

ADVERTISEMENTS
Iklan Ucapan Selamat & Sukses atas Pelantikan Bustami Hamzah sebagai Pj Gubernur Aceh
ADVERTISEMENTS

Saat dikonfirmasi ke API terkait data itu, Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana mengaku kurang paham soal sumber data tersebut. “Seperti saya sampaikan, saya kurang paham sumber data Mas Menteri Teten,” ujarnya saat dihubungi  Rabu (29/3/2023).

ADVERTISEMENTS
Promo Takjil Bank Aceh Syariah

Meski begitu ia mengatakan, persentase yang disampaikan Menkop mendekati benar. “Karena itu secara makro kita bisa komparasikan bagaimana dan apa namanya, work trade-nya bisa sejalan dengan itu,” jelas dia.

ADVERTISEMENTS
Promo Pembiayaan Ramadhan Ekstra Bank Aceh Syariah
Berita Lainnya:
Asosiasi Ritel Dukung Pemberantasan Impor Ilegal dan Jastip

Dirinya melanjutkan, mengenai jumlah nilai dari 31 persen itu harus dibandingkan, karena ada beberapa Harmonized System (HS) Code yang harus disusun dan digabung. Menurut Danang, HS Code tersebut bukan soal baju bekas melainkan tekstil.

ADVERTISEMENTS
Iklan Ucapan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan

Ia menyatakan, industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) memiliki banyak HS Code. “Kita nggak ngerti seberapa besar itu akan menjadi masalah buat industri kita, tapi jelas ini adalah impact masuknya barang-barang secara ilegal, karena kalau legal kita secara mudah bisa komparasikan karena kita tau betul HS Code-nya masing-masing,” jelas Danang.

ADVERTISEMENTS
Ramadhan Berbagi Bersama Bank Aceh Syariah

Sementara, lanjut dia, kalau impor ilegal asosiasi tidak mengerti, sebab baru diketahui saat sudah di pasaran. Sedangkan ketika sampai di pelabuhan tidak ada data barang masuknya.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat dan Sukses Pelantikan dan Setijab Mayjen TNI Niko Fahrizal
Berita Lainnya:
Pascagempa Tuban, PLN Pastikan Sistem Kelistrikan Jatim Aman

Dana pun mengungkapkan, pasar domestik dipenuhi barang impor. Mulai dari benang, kain, hingga pakaian jadi.

ADVERTISEMENTS
Semarak Ramadhan 1445 H bersama Bank Aceh Syariah, Diskon Belanja 50%

Disebutkan, impor yang dilakukan disertai praktik under invoice dan pelarian HS. Itu membuat barang yang masuk 40 persen lebih banyak dari izin yang dikeluarkan tanpa pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh).

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh - Telkomsel, Beli Paket Data mulai dari 110K OMG melalui Aplikasi Action Bank Aceh Syariah - Periode 11 Maret - 11 April 2024

Ia menegaskan, barang impor yang masuk sudah menguasai lebih dari 50 persen konsumsi nasional Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). “Kondisi ini menyebabkan oversupply di pasar domestik dan over stok di sebagian besar industri TPT, sehingga harus mematikan lini produksinya, mengurangi jam kerja dan mengurangi karyawan,” katanya.

AADVERTISEMENTS
Mudahkan Hidup Anda!, Bayar PBB Kapan Saja, Di Mana Saja! - Aceh Singkil
ADVERTISEMENTS
Iklan Belasungkawa Adinda Almarhum Yafi Dhia Ulhaq Yuli

Sumber: Republika

x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi