Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Sudan turun dari pesawat Boeing 737 TNI AU sesaat setelah tiba di pangkalan udara Halim Perdanakusuma di Jakarta, Senin (1/5/2023). Pemerintah Indonesia mengevakuasi sedikitnya 75 orang dari total lebih dari 800 orang dari Sudan, di mana bentrokan bersenjata antara militer Sudan dan kelompok paramiliter saingan telah terjadi di ibu kota Khartoum dan bagian lain negara itu sejak 15 April 2023
JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah terus berupaya mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Sudan. Per Senin (8/5/2023), sebanyak 969 WNI telah berhasil dievakuasi.
Sebanyak 936 WNI di antaranya sudah dipulangkan dan 33 WNI lainnya sudah berada di lokasi yang aman di luar Sudan.
“Di tengah berbagai kesulitan yang ada di sana, pemerintah telah berhasil mengevakuasi WNI dari Sudan. Per hari ini jumlah WNI yang telah dievakuasi sebanyak 969 orang. 936 sudah pulang dan 33 sudah berada di lokasi yang aman di luar Sudan,” kata Jokowi dalam keterangannya di Labuan Bajo, NTT, Senin (8/5/2023).
Ia menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat dan meningkatkan perlindungan terhadap WNI di manapun berada. “Ke depan perlindungan WNI akan terus kita tingkatkan dan kita perkuat,” kata Jokowi.
Seperti diketahui, pertempuran yang terjadi di Sudan melibatkan kubu militer dengan kelompok paramiliter bernama Rapid Support Forces (RSF). Konfrontasi antara kedua kubu ini pecah pada 15 April 2023.
Perang saudara ini telah mengubah daerah pemukiman menjadi zona perang dan membuat puluhan ribu orang melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Saat ini negara-negara tengah berusaha mengevakuasi warganya dari Sudan.
Konflik ini juga mengganggu pasokan bantuan dan menyebabkan 100 ribu pengungsi melarikan diri ke luar negeri. Kedua belah pihak yang bertikai di Sudan telah menegaskan bahwa mereka hanya akan membahas gencatan senjata kemanusiaan, bukan merundingkan untuk mengakhiri perang.
Pemimpin RSF Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal sebagai Hemedti berharap, pembicaraan akan mencapai tujuan yang dimaksudkan untuk mengamankan perjalanan yang aman bagi warga sipil. Hemedti telah bersumpah untuk menangkap atau membunuh pemimpin militer Abdel Fattah Al-Burhan.
Konflik dimulai pada 15 April setelah runtuhnya rencana transisi menuju demokrasi yang didukung secara internasional.
Burhan, seorang perwira militer karier, mengepalai dewan penguasa yang dibentuk setelah penggulingan otokrat lama Omar Al-Bashir pada 2019 dan kudeta militer pada 2021. Sementara Hemedti, mantan pemimpin milisi yang terkenal dalam konflik Darfur, adalah wakil Burhan.
Sumber: Republika
