JAKARTA — Rumor yang menyebut MK telah menyetujui perubahan sistem pemilu ke proporsional tertutup menuai pro dan kontra. Apalagi, pelaksanaan Pemilu 2024 sebenarnya cuma menghitung bulan.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, menilai berbahaya jika MK menyetujui perubahan sistem pemilu ke proporsional tertutup. Sebab, situasinya hampir semua partai politik sepakat proporsional terbuka.
“Kalau tiba-tiba tertutup ini bisa agak chaos secara politik karena orang-orang akan ribut, yang sudah didaftarkan bisa mundur dan kita akan kesulitan mencari penggantinya,” kata Habiburokhman, Selasa (30/5).
Apalagi, ini persoalan bukan cuma di level DPR RI karena ada kabupaten, kota, dan provinsi. Sehingga, permasalahan politik yang sangat genting ini memiliki potensi menimbulkan gejolak-gejolak di seluruh Indonesia.
Bahkan, pertaruhan malah bisa terkait pelaksanaan pemilu itu sendiri. Sebab, tentu akan sulit jika ada kekisruhan politik terkait penetapan daftar caleg-caleg yang berubah orientasi dari terbuka jadi tertutup.
“Jadi, kalau saat ini tiba-tiba diubah hanya tinggal 200 sekian hari menjadi tertutup itu bisa berantakan,” ujar Habiburokhman.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menerangkan, penyusunan untuk caleg-caleg partai selama tiga periode ini orientasinya terbuka. Yang mana, itu memberikan keadilan, semua mendapatkan kesempatan yang sama.
Ketika diubah menjadi tertutup, semua akan berebut mendapatkan nomor urut satu karena ada kepastian melaju ke Senayan. Padahal, partai-partai seperti Partai Gerindra diisi caleg-caleg dari beragam latar belakang.
Mulai dari petani, purnawirawan, kaum perempuan, nelayan, dan lain-lain. Artinya, pembinaan yang selama ini sudah dilakukan dari tingkat paling rendah ke tingkat paling tinggi bisa berantakan jika tiba-tiba berubah.
“Misalnya baru berlaku 2029 pun itu masih rumit, tidak gampang berubah orientasi itu, bukan hanya hitungan bulan tapi tahun. Kalau dipaksakan 2024, waduh, repot, repot,” kata Habiburokhman.
Sumber: Republika
