Menteri BUMN Erick Thohir mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tambahan investasi dan operasional 10 BUMN pada tahun depan.
JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tambahan investasi dan operasional 10 BUMN pada tahun depan. Total PMN yang diajukan sebesar Rp 57,9 triliun.
Erick menjelaskan, mayoritas alokasi PMN untuk proyek yang kembali akan digunakan masyarakat. Sebagiannya lagi, dipergunakan untuk restrukturisasi keuangan perusahaan dan kepentingan investasi lainnya.
“Kami mengajukan PMN untuk tahun 2024 yang sebenarnya kami meminta untuk tambahan PMN di tahun ini. Namun Kementerian Keuangan mengakumulasinya di PMN tahun 2024,” ujar Erick di Komisi VI DPR RI, Senin (5/6/2023).
Erick memerinci, alokasi PMN tersebut antara lain PT PLN (Persero) mendapatkan alokasi Rp 10 triliun. PT Hutama Karya mendapatkan alokasi Rp 10 triliun. Pelni mendapatkan alokasi 4 triliun dan INKA mendapatkan alokasi Rp 3 triliun.
IFG juga mendapatkan tambahan PPMN sebesar Rp 3 triliun. Rekin mendapatkan Rp 2 triliun, dan ID Food mendapatkan PMN Rp 1,9 triliun.
Namun, untuk tambahan PMN yang seharusnya untuk 2023 sebesar Rp 24 triliun belum termasuk dari anggaran diatas. Erick mengatakan Presiden sudah merestui tambahan PMN 2023 ini dan akan direfer ke anggaran PMN 2024.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan, PMN tambahan 2023 sebesar Rp 24 triliun tersebut diharapkan dapat cair pada Januari tahun depan. Tambahan PMN ini khususnya untuk Wijaya Karya (WIKA) dan Waskita Karya.
Adapun soal restrukturisasi WIKA dan Waskita, pria yang dekat disapa Tiko menyebut bahwa kedua perseroan saat ini sedang menghadapi fase standstill dan melakukan renegosiasi kepada kreditur dan pemegang obligasi.
“Kami mengajukan PMN ini untuk menyelesaikan beberapa ruas tol Waskita melalui HK. Jadi, ada ada ruas tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi) dan Kayu Agung Palembang Betung (Kapal Betung) yang kita rencanakan saat ini untuk disuntik PMN melalui HK. Tidak menutup kemungkinan, kita akan ada penambahan apabila kebutuhan restrukturisasi meningkat,” jelas Tiko.
Sumber: Republika