Inggris berkomitmen untuk menghapus peralatan pengawasan buatan Cina dari situs pemerintah yang sensitif.
LONDON — Inggris berkomitmen untuk menghapus peralatan pengawasan buatan Cina dari situs pemerintah yang sensitif. Langkah ini menjadi bagian dari rencana terbaru Inggris untuk mengatasi masalah keamanan nasional yang terkait dengan Cina.
Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak telah menjadikan Cina sebagai tantangan terbesar dunia untuk keamanan dan kemakmuran. Tahun lalu Pemerintah Inggris mengatakan kepada seluruh departemennya untuk berhenti memasang kamera pengintai buatan Cina di gedung-gedung sensitif.
“Kami juga akan berkomitmen untuk menerbitkan garis waktu penghapusan peralatan pengawasan yang diproduksi oleh perusahaan yang tunduk pada Undang-Undang Intelijen Nasional Cina dari situs pemerintah pusat yang sensitif. Dengan berkomitmen pada garis waktu ini, kami memberikan jaminan dan urgensi seputar rencana penghapusan,” ujar pernyataan pemerintah.
Pernyataan itu tidak menyebutkan nama perusahaan tertentu. Anggota parlemen Inggris sebelumnya telah menyerukan larangan penjualan dan penggunaan kamera keamanan yang dibuat oleh Hikvision dan Dahua, yaitu dua perusahaan Cina yang sebagian dimiliki oleh negara. Larangan ini berlaku karena kekhawatiran produk perusahaan tersebut dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia di Cina.
“Kami percaya bahwa tindakan yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Inggris adalah langkah lebih lanjut dari ketegangan geopolitik yang memuncak yang diekspresikan melalui larangan teknologi, yang sama sekali tidak terkait dengan keamanan produk Hikvision,” kata Hikvision dalam sebuah pernyataan melalui email.
Beijing dengan tegas menentang konsep keamanan nasional yang berlebihan untuk menekan perusahaan Cina. Pada Maret lalu, Inggris melarang pemasangan aplikasi TikTok di telepon pemerintah. Sebelumnya pada 2020 Inggris melarang jaringan 5G yang dikembangkan Huawei. Beberapa negara bagian Amerika Serikat telah melarang vendor dan produk dari beberapa perusahaan teknologi Cina.
sumber : Reuters
Sumber: Republika