Jumat, 19/04/2024 - 04:40 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

Pemprov Lampung Fasilitasi Temu Bisnis KUPS Pasarkan Produk Hutan

ADVERTISEMENTS

Kelompok usaha perhutanan sosial (ilustrasi).

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Reza Saputra sebagai Kepala BPKA

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memfasilitasi temu bisnis Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di daerahnya dalam memasarkan produk hutan agar dapat berkinerja lebih maksimal.

ADVERTISEMENTS
Manyambut Kemenangan Idul Fitri 1445 H dari Bank Aceh Syariah

“Jumlah KUPS di Lampung masih sama yaitu sebanyak 582 unit. Namun dari jumlah lembaga yang terbentuk belum semuanya beroperasi,” ujar Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Yanyan Ruchyansyah, di Bandarlampung, Ahad (25/6/2023).

ADVERTISEMENTS

Ia mengatakan, dengan kondisi tersebut maka pemerintah daerah berusaha untuk mendorong kelompok usaha perhutanan bekerja secara maksimal. “Saat ini yang beroperasi sekitar 100 KUPS, memang kebanyakan baru terbentuk. Jadi kami terus mendorong agar KUPS bisa beroperasi tidak hanya terbentuk saja, namun bisa naik kelas, salah satunya dengan memfasilitasi KUPS untuk melakukan temu bisnis,” kata Yanyan.

Berita Lainnya:
Antisipasi Gempa Susulan, RS Unair Surabaya Evakuasi 190 Pasien ke Tenda Darurat

Dia menjelaskan, kegiatan temu bisnis tersebut langsung difasilitasi oleh UPT KLHK untuk memasarkan produk hutan agar bisa lebih berdaya saing serta memiliki pasar yang luas.

 

ADVERTISEMENTS
Mudahkan Hidup Anda!, Bayar PBB Kapan Saja, Di Mana Saja! - Aceh Singkil

“Kondisi kehutanan seperti yang diketahui sudah banyak masyarakat di sana, jadi kita terus mendorong capaian perhutanan sosial yang lebih baik. Salah satunya agar KUPS berkinerja lebih baik melalui temu bisnis ini sudah dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan,” ucap dia.

Yanyan melanjutkan, adanya temu bisnis tersebut diharapkan dapat membantu KUPS menemukan pasar yang lebih potensial serta mendapatkan nilai jual lebih tinggi.

“Sekarang tidak menjual produk mentah tetapi banyak produk yang telah diolah oleh masyarakat dari hasil hutan bukan kayu seperti madu, tapi untuk mendapatkan nilai jual lebih tinggi harus melakukan pengolahan lebih cermat,” ujar dia.

Berita Lainnya:
KPK Sita 10 Bidang Tanah Milik Gubernur Malut Nonaktif Abdul Gani Kasuba

Menurut dia, untuk memasarkan produk hutan ke pasar yang lebih luas, pihaknya juga tengah menjalin kerja sama dengan dinas terkait untuk melakukan penjenamaan ulang produk hutan hasil pengelolaan KUPS di daerahnya.

“Saat ini masih dalam tahap perencanaan untuk melakukan rebranding produk hutan, namun yang pertama dilakukan dan sudah berjalan saat ini kita pertemukan dahulu KUPS dengan investor melalui temu bisnis, lalu memperbaiki kualitas produk hutan bukan kayu,” ungkap Yanyan.

 

sumber : ANTARA

Sumber: Republika

x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi