JAKARTA — Badan Pangan Nasional meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 342 titik di seluruh Indonesia. GPM ini dilakukan pemerintah untuk bisa menjaga stabilitas harga.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan GPM ini salah satu cara pemerintah untuk bisa mengendalikan harga. Dengan harga pangan yang terkendali maka inflasi bisa dikendalikan.
“Langkah ini untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan konsumsi masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi nasional yang saat ini per Mei 2023 sudah melandai di angka 4,00 year on year. Diharapkan melalui pasokan pangan yang terjangkau secara luas, kebutuhan masyarakat terpenuhi, daya beli terjaga, serta inflasi di bulan Juni ini bisa terkendali dan tetap kembali turun,” ujar Arief di Jakarta, Senin (26/6/2023).
Pelaksanaan GPM serentak pada 26 Juni 2023 ini digelar di 342 titik dengan melibatkan dinas yang menangani urusan pangan di tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota sebagai pelaksana di daerah masing-masing.
Seperti pada umumnya setiap pelaksanaan GPM, para pemasok yang terdiri BUMN Pangan seperti Perum BULOG dan ID FOOD, BUMD, Asosiasi, Koperasi atau Gapoktan, serta pelaku usaha setempat lainnya menyediakan berbagai kebutuhan pangan pokok untuk dijual dengan harga terjangkau atau di bawah harga pasar.
Sejumlah komoditas tersebut meliputi, beras, telur ayam, cabai, bawang merah, bawang putih, daging ayam, daging sapi, gula, minyak goreng, serta aneka sayuran dan buah-buahan.
“Seluruh produk pangan yang dijual di sini harganya di bawah harga pasar atau tidak melebihi Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan GPM, yaitu menyediakan pangan yang terjangkau bagi masyarakat,” jelas Arief.
Arief menambahkan, amannya kondisi pangan jelang Iduladha tidak bisa dilepaskan dari terus digenjotnya pelaksanaan program-program stabilisasi lainnya, seperti Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), kegiatan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di BULOG untuk beras SPHP dan batuan pangan beras kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyaluran bantuan pangan telur dan daging ayam kepada 1,4 juta Keluarga Rawan Stunting (KRS), pengadaan pangan yang berpotensi defisit secara terukur, serta pemantauan berkala kondisi stok dan harga melalui dashboard secara real time sehingga mempercepat intervensi gejolak pangan di daerah.
“Program strategis untuk menjaga stabilisasi stok dan harga pangan tersebut mengoptimalkan kerja sama antar daerah, sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang menekankan penguatan sinergi untuk mengamankan pangan nasional. Kita juga pastikan, program stabilisasi pangan tersebut akan terus dilaksanakan diluar HBKN hingga akhir tahun,” ujarnya.
Sumber: Republika
