Jepang akan mulai memompa lebih dari satu juta ton air dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi
TOKYO — Jepang akan mulai memompa lebih dari satu juta ton air dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi yang sudah hancur pada musim panas ini. Butuh waktu puluhan tahun sampai prosesnya selesai.
Air itu disuling setelah terkontaminasi akibat kontak dengan batang bahan bakar reaktor yang hancur dalam gempa bumi tahun 2011. Tank-tank di PLTN Fukushima menampung lebih dari 1,3 juta ton air dengan radioaktif, cukup mengisi 500 kolam renang standar Olimpiade.
Berikut bagaimana Tokyo Electric Power Company (Tepco) menangani air tersebut:
Tepco menyaring air terkontaminasi untuk menyingkirkan isotop, hingga hanya meninggalkan tritium, isotop radioaktif hidrogen yang sulit dipisahkan dari air. Tepco kemudian mengencerkan air sampai tingkat tritium turun di bawah batas yang ditentukan sebelum memompanya ke laut.
Air yang terkontaminasi tritium kerap dibuang PLTN-PLTN di seluruh dunia ke laut. Pihak berwenang mendukung cara ini untuk menangani air Fukushima.
Tritium dianggap cukup aman karena tidak memiliki energi yang cukup untuk masuk ke tubuh manusia lewat kulit. Tapi pada 2014 sebuah artikel di Scientific American mengatakan zat ini dapat meningkatkan resiko kanker bila tercerna.
Butuh waktu puluhan waktu untuk menyelesaikan proses pembuangan air termasuk proses penyaringan dan penyulingan serta rencana penonaktifan pabrik.
Tepco melibatkan komunitas nelayan dan pemangku kepentingan lainnya serta mempromosikan produk pertanian, perikanan dan perhutanan yang dihasilkan daerah sekitar PLTN Fukushima di toko-toko dan restoran. Sebagai upaya mengurangi rusaknya reputasi produk-produk daerah itu.
Selama bertahun-tahun serikat nelayan di Fukushima mendesak pemerintah tidak membuang air terkontaminasi itu ke laut. Sebab hanya akan merusak upaya memulihkan reputasi perikanan daerah itu.
Negara-negara tetangga Jepang juga mengungkapkan kekhawatiran mereka. Cina vokal menentang langkah ini, menyebut rencana Jepang tidak bertanggung jawab, tidak banyak didukung, dan sepihak.
sumber : Reuters
Sumber: Republika
