Logo Foxconn terlihat pada Hon Hai Tech Day di Pusat Pameran Nangang di Taipei, Taiwan, pada 18 Oktober 2022.
TAIPEI — Foxconn Taiwan mundur dari perusahaan patungan di bisnis semikonduktor senilai 19,5 miliar dolar AS (sekitar Rp 290 triliun) dengan konglomerat India, Vedanta.
Kontraktor semikonduktor elektronik terbesar di dunia itu menandatangani perjanjian dengan Vedanta tahun lalu. Keduanya sepakat mendirikan pabrik semikonduktor di Gujarat, India.
“Foxconn memutuskan tidak akan melanjutkan usaha patungan dengan Vedanta,” kata pernyataan Foxconn tanpa menjelaskan alasannya dilansir Reuters, Selasa (11/7/2023).
Perusahaan mengatakan telah bekerja dengan Vedanta selama lebih dari setahun untuk mewujudkan ide produksi semikonduktor yang hebat menjadi kenyataan. Namun, mereka telah memutuskan untuk mengakhiri usaha patungan tersebut dan akan menghapus namanya dari entitas yang kini dimiliki sepenuhnya oleh Vedanta.
Vedanta mengatakan tetap berkomitmen penuh pada proyek semikonduktornya dan telah menjajaki mitra lain untuk mendirikan pabrik pertama di India. Dalam sebuah pernyataan, Vedanta telah berupaya untuk memenuhi visi Perdana Menteri Narendra Modi.
Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kekhawatiran tentang penundaan persetujuan insentif oleh pemerintah India menjadi alasan Foxconn mundur dari kerja sama itu. New Delhi juga mengajukan beberapa pertanyaan tentang perkiraan biaya yang diberikan untuk meminta insentif dari pemerintah.
Modi telah menjadikan pembuatan cip sebagai prioritas utama strategi ekonomi India mengejar era baru dalam manufaktur elektronik. Langkah Foxconn dinilai merupakan pukulan terhadap ambisi Modi untuk memikat investor asing untuk membuat cip secara lokal untuk pertama kalinya.
“Kesepakatan yang gagal ini jelas merupakan kemunduran upaya ‘Make in India’,” kata Wakil Presiden Riset di Counterpoint, Neil Shah.
Wakil Menteri TI Rajeev Chandrasekhar mengatakan keputusan Foxconn tidak berdampak pada rencana India. Menurutnya, kedua perusahaan adalah investor berharga buat India. Dia mengatakan, bukan tugas pemerintah menyelidiki alasan perusahaan memilih untuk bermitra atau tidak.
sumber : Reuters
Sumber: Republika