Kebocoran Data Berulang, Akankah Berakhir?

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), mendorong 20 pemerintah kabupaten dan kota untuk segera menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Menteri PAN-RB Azwar Anas menargetkan pembukaan 120 mal pelayanan publik digital sepanjang 2023 di seluruh Indonesia. Jumlahnya diharapkan mencapai 411 mal pada 2024. Hingga Januari 2023, pemerintah telah membuka 103 mal yang tersebar di berbagai wilayah.

Pelayanan digital ini diklaim menghemat 50% waktu pelayanan dan 50% anggaran layanan publik. Tapi bagaimana dengan infrastruktur digital,literasi warga masyarakat, integrasi data dan yang paling penting keamanan data? Reformasi digital tanpa dibarengi perbaikan sistem samasaja bohong.

Pengamanan data jelas membutuhkan dana yang luar biasa. Dan sungguh, di negara kita dengan sistem pembiayaan APBN telah banyak menimbulkan masalah, anggaran keamanan siber cenderung untuk infrastruktur sekitar 1-1,5% dari PDB Indonesia atau sekitar Rp150 T. Biaya ini tersebar kepada kementerian dan lembaga terkait di bidang keamanan siber seperti kementerian Kominfo, BSSN, Badan Intelegen, kepolisian, mabes TNI dan kementerian pertahanan. Jelas sangat kurang.

Khilafah, Sistem Islam yang Tuntas Melindungi Data Pribadi Umat

Rasulullah Saw. Bersabda “Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu (laksana) perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya. Jika seorang imam (khalifah) memerintahkan supaya bertakwa kepada Allah ’azza wajalla dan berlaku adil, maka ia (khalifah) mendapatkan pahala karenanya, dan jika ia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapatkan siksa.”(HR Imam Bukhari, Muslim, An-Nasa’i, Abu Dawud dan Ahmad).

Al-Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menjelaskan, “(Imam itu perisai) yakni seperti as–sitr (pelindung) karena imam (khalifah) menghalangi/mencegah musuh dari mencelakai kaum muslim dan mencegah antara manusia satu dengan yang lain untuk saling mencelakai, memelihara kemurnian ajaran Islam, dan manusia berlindung di belakangnya dan mereka tunduk di bawah kekuasaannya.”

Perbedaan cara pandang terhadap kehidupan inilah yang kemudian menimbulkan persoalan, kapitalisme dengan sekulerismenya, memandang bahwa data adalah komoditas, bahkan profesi hacker menjadi satu peluang mendapatkan nafkah. Tak ada privasi individu yang harus dijaga, demikian pula tidak ada batasan kepemilikan.

Pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator kebijakan, dan turut mengkampanyekan sains dan teknologi hanyalah milik barat ( baca: korporasi). Akun layanan pemerintah bocor berulang kali, jelas publik meragukan, terlebih lembeknya sikap pemerintah terhadap sektor swasta yang membocorkan data. Jaminan rasa aman itu tidak ada. Apalagi bicara kedaulatan data, sangat jauh dari impian.