STOCKHOLM – Menteri Luar Negeri (Menlu) Swedia Tobias Billstrom mengatakan saat ini pemerintahan negaranya sedang mencoba merevisi undang-undang guna mencegah berulangnya aksi penistaan terhadap Alquran. Hal itu disampaikan ketika Billstrom melakukan percakapan via telepon dengan Menlu Aljazair Ahmed Attaf, Selasa (25/7/2023).
Dalam pembicaraannya, Billstrom menjelaskan kepada Attaf tentang konstitusi Swedia yang membatasi kemampuan pemerintah untuk mencegah atau menindak aksi pembakaran Alquran di negaranya. Kendati demikian, Billstrom menekankan, Swedia sangat menyesalkan kejadian tersebut.
“Kami bekerja untuk memastikan bahwa sikap penghinaan terhadap Alquran tidak terulang kembali,” katanya, dikutip Anadolu Agency.
Billstrom juga memberi pengarahan kepada Attaf tentang inisiatif yang diambil oleh Kementerian Kehakiman Swedia untuk mengkaji kemungkinan mengadopsi undang-undang tentang menjaga ketertiban umum guna mengatasi aksi penodaan atau penistaan kitab suci, termasuk Alquran.
Pada Selasa lalu, partai oposisi sayap kiri Swedia, Sosial Demokrat, telah menuntut Pemerintah Swedia menggelar pertemuan parlemen darurat untuk membahas aksi pembakaran Alquran beserta protes luas yang menyertainya. Sosial Demokrat menilai, pemerintah perlu segera menangani situasi krisis yang sedang berlangsung.
“Kami meminta komite kebijakan luar negeri dipanggil ke pertemuan tambahan sesegera mungkin sebagai akibat dari apa yang sekarang terjadi. Kami sepenuhnya berharap pemerintah akan mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk melindungi kehidupan warga Swedia dan kepentingan Swedia,” kata Morgan Johansson yang menjabat sebagai juru bicara kebijakan luar negeri Partai Sosial Demokrat, dikutip laman The Local Sweden.
Johansson mengungkapkan penting bagi Pemerintah Swedia untuk menjelaskan kepada pihak lain tentang bagaimana mereka bermaksud menangani gangguan yang sedang berlangsung akibat pembakaran Alquran, baik di dalam negeri maupun internasional. “Kami menemukan diri kita dalam situasi yang sangat serius yang terus memburuk,” ucapnya.
Dia menekankan, Pemerintah Swedia memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. “Saya hanya dapat mengatakan bahwa pemerintah sejauh ini sangat diam selama krisis ini dan praktis tidak mengatakan apa-apa. Saya memiliki pemahaman tertentu untuk ini, tetapi pada saat yang sama, Anda memiliki kewajiban untuk menunjukkan sedikit kepemimpinan dan menjawab beberapa pertanyaan publik,” kata Johansson.
Pada Selasa lalu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Mesir memanggil duta besar Swedia di negaranya. Pemanggilan itu dilakukan untuk menyampaikan protes dan kecaman atas berulangnya aksi pembakaran Alquran di Swedia.
“Mesir telah memperingatkan dampak negatif dan serius dari insiden memalukan seperti itu yang akan mengarah pada tumbuhnya Islamofobia dan ide-ide destruktif yang berusaha menghancurkan hubungan peradaban antar bangsa,” kata Kemenlu Mesir dalam sebuah pernyataan.
Mesir menyerukan Swedia dan negara-negara lain yang menghadapi aksi pembakaran Alquran untuk mengambil tindakan memadai, termasuk meminta pertanggungjawaban pelaku untuk menegakkan inklusivitas budaya dan hidup berdampingan secara damai di antara masyarakat. Sebelum Mesir, beberapa negara lainnya, seperti Yordania, Iran, termasuk Indonesia juga telah melakukan pemanggilan terhadap duta besar Swedia di negaranya masing-masing untuk memprotes aksi pembakaran Alquran.
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga sudah mengutuk pembakaran Alquran di Swedia. Sementara itu Al-Azhar sebagai salah satu institusi pendidikan Islam paling prestise telah menyerukan untuk memboikot produk-produk Swedia.
Pada 20 Juli 2023 lalu, ratusan warga Irak menyerbu gedung Kedubes Swedia di Baghdad. Mereka pun melakukan pembakaran di area kedutaan. Aksi tersebut merupakan bentuk protes mereka atas aksi pembakaran Alquran yang terjadi di Swedia bulan lalu. Tak ada staf Kedubes Swedia yang terluka akibat kejadian tersebut. Sebab saat penggerudukan terjadi, gedung kedutaan dalam posisi kosong.
