PRESIDEN Joko Widodo memanfaatkan kedatangan para kepala negara di KTT ASEAN ke-43 untuk memperkuat kerja sama ketahanan pangan. Salah satu kerja sama tersebut terkait dengan pasokan beras.
Presiden Jokowi kemudian melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 4 September 2023 lalu, Jokowi menyampaikan keinginan Indonesia untuk mengimpor beras dari Kamboja sekitar 250 ribu ton per tahun. “Hari ini saya ingin menyampaikan tiga hal. Yang pertama terkait kerja sama ketahanan pangan. Saya mengapresiasi sambutan Kamboja terkait keinginan Indonesia untuk mengimpor beras dari Kamboja sekitar 250 ribu ton beras per tahun,” kata Jokowi.
Sementara itu, Indonesia, kata Jokowi, siap mendukung ketahanan pangan Kamboja. Indonesia bakal memasok pupuk ke Kamboja, bahkan memberikan pelatihan di bidang pertahanan. Klaim pemerintah, kerja sama dalam hal pasokan beras dilakukan untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri.
Efek dari pembatalan India mengekspor berasnya ke Indonesia sejak 20 Maret 2023, berikut pengaruh badai El-Nino diakui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyediakan cadangan beras menjadi sulit. Maka melalui penugasan kepada Perum Bulog, tahun ini pemerintah mengimpor beras sebanyak 2 juta ton dari Thailand dan Vietnam. Meski kedua negara itu diketahui juga tengah melakukan langkah proteksi terhadap pasokan pangan dalam negerinya. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menambahkan kemungkinan juga dari Pakistan, sebelum negara itu juga melakukan pembatasan ekspor.
Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi mengajak seluruh stakeholder perberasan untuk dapat meningkatkan produksi di semester dua hingga akhir tahun 2023. “Demi menjaga stabilitas pangan dan pemulihan ekonomi nasional, kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengupayakan peningkatan produksi gabah dan beras di semester kedua ini,” ujarnya.
Menurut Arief, ada potensi Indonesia sebenarnya untuk meningkatkan produksi, selain mendorong produksi dalam negeri, NFA telah menugaskan Perum Bulog untuk melakukan intervensi dengan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan. NFA bersama pemerintah daerah juga terus menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai wilayah lewat kerja sama dengan BUMN, BUMD, maupun asosiasi dan pelaku usaha terkait.
Kegiatan operasi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dilaksanakan melalui jalur ganda, yakni pasar rakyat dan ritel modern. Hal itu dilakukan agar beras SPHP mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Upaya lainnya adalah dengan memasifkan kampanye Stop Boros Pangan untuk mengurangi food loss and waste. Secara global, sebanyak 1,3 miliar makanan terbuang setiap tahun, setara dengan sepertiga dari makanan yang diproduksi setiap tahun. Sesuai data Bappenas, tumpukan food loss and waste di Indonesia tahun 2000-2019 mencapai 23-48 juta ton. Apabila itu dapat diminimalkan, gerakan Stop Boros Pangan akan memberikan dampak yang besar bagi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
Arief optimistis harga beras dapat dikendalikan apabila semua pihak bersinergi dan berkolaborasi. Sebab, stok cadangan beras pemerintah (CBP) cukup untuk memenuhi kebutuhan pemerintah hingga akhir tahun 2023. “Saat ini, stok sebesar 1,54 juta ton, dalam proses pemenuhan 400 ribu ton lagi sebagai bagian dari penugasan ke Bulog 2 juta ton,” ungkapnya (republika.id, 4/9/2023).
Akar Persoalan: Penerapan Ekonomi Kapitalisme
Kenaikan harga beras yang kian melambung cukup mengkhawatirkan masyarakat, apalagi kini ditambah dengan kenaikan BBM. Bahan poko yang kemarin sulit terbeli, bisa jadi kini makin tak bisa dibeli. Pemerintah sendiri mengaku sudah melakukan intervensi dengan berbagai cara. Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan, mengungkapkan kekhawatiran akan potensi terjadinya krisis beras. Ia meminta agar dilakukan percepatan penguatan pasokan demi menghindari terjadinya kepanikan di tengah masyarakat. (republika.co.id, 5/9/2023).
Di antaranya solusi yang telah disampaikan Badan Pangan Nasional (NFA) di tambah dengan importasi yang masih akan berlangsung hingga akhir tahun. Jika melihat lebih dalam lagi, kenaikan harga beras tidak terjadi sekali ini, dan kenaikannya tidak selalu bertepatan dengan datangnya badai El-Nino. Apalagi jika dikaitkan dengan inflasi pasca pandemi Covid-19.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR, Senin (5/9/2023), menyampaikan, kenaikan harga beras juga tidak lepas dari meningkatnya harga gabah dari tingkat petani. Harga Gabah Kering Panen (GKP) pada Agustus mengalami kenaikan menjadi Rp 5.833 per kg, sementara harga gabah kering giling (GKG) mencapai Rp 6.760 per kg. Bahkan ada yang sudah di atas Rp 7.000 per kg untuk GKP.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat andil inflasi dari beras selama Agustus 2023 sebesar 0,05 persen. Secara kumulatif sepanjang Januari-Agustus 2023 beras telah mengalami inflasi sebesar 7,99 persen. Pendapat beberapa pejabat dari berbagai lembaga saling tumpang tindih memberikan pendapat. Nyatanya mengerut pada satu hal yaitu impor beras. Apa mau dikata, inilah akibat penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang meniscayakan ada hegemoni perekonomian dari hulu ke hilir.
Keberadaan lembaga atau organisasi internasional maupun regional seperti ASEAN justru memperburuk keadaan, sebab mereka tak lebih dari kepanjangan tangan para investor dan pengusaha kelas kakap, yang melihat ASEAN sebatas pasar bagi usaha dan produk mereka. Ibarat paguyuban penjual makanan online yang hanya menjadi tempat berbagi pasar dan konsumen. Sejahtera itu soal lain dan bagi siapa dulu.
Mereka tak benar-benar menyelamatkan negara lain dalam kelompoknya meskipun bertetangga dan berhubungan baik. Semua terkonsentrasi pada tujuan kapitalisme itu sendiri yaitu keuntungan atau profit. Dimana tujuan menjadi kebijakan global.
Hal ini juga mencerminkan lemahnya kedaulatan dan ketahanan pangan di Indonesia akibat kebijakan pangan berdasarkan kapitalisme. Negara hanya berperan sebagai regulator, dan membiarkan korporasi menguasai tata kelola pangan dan berbagai proses produksinya. Padahal ketahanan pangan menjadi kunci pokok kuatnya sebuah negara. Lantas, apa jadinya jika ketahanan pangan kita masih semrawut presiden justru sudah menawarkan bantuan pupuk ke Kamboja, sungguh kebijakan yang sangat ironi. Demi sebuah pengakuan bahwa Indonesia ada, menjadi bagian dari negara-negara di ASEAN. Tak peduli rakyat sekarat mempertahankan hidup.
Islam: Kunci Kesejahteraan Hakiki
Hal ini jelas harus dikritisi, kerjasama bilateral dengan negara anggota ASEAN samasekali tak bisa memutus persoalan kemiskinan dalam negeri, bahkan tak bisa mendorong terciptanya ketahanan pangan secara hakiki. Kerjasama itu hanyalah sia-sia, kelak, keadaan Indonesia akan seperti keluar lubang harimau masuk dalam lubang biawak. Tak henti menanggung utang dan tunduk dengan kebijakan negara lain.
Islam mewajibkan negara menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dengan mekanismenya yang khas mampu mewujudkannya secara mandiri dan berkelanjutan. Ada tiga hal yang akan dilakukan oleh negara, pertama adalah mewajibkan bagi setiap pria atau kepala keluarga untuk bekerja, negara pun akan membuka lowongan pekerjaan atau memberikan bantuan modal, tanah atau pelatihan bagi individu rakyat yang ingin bertani, berdagang dan lainnya selain ASN.
Kedua, ada Iqtho, Ihya dan al-ardh ( pemagaran) dari negara. Iqtho adalah pemberian tanah milik negara kepada rakyat. Hal ini karena negara memberlakukan kebijakan setiap tanah yang ditelantarkan selama tiga tahun berturut-turut oleh pemiliknya akan diambil oleh negara. Ihya atau menghidupkan tanah mati, siapapun berhak memilikinya demikian pula dengan al-Ardh (memberi batas).
Ketiga, kepemilikan umum, negara akan mengelola kekayaan alam yang menjadi kepemilikan umum seperti barang tambang, minyak bumi, mineral, panas bumi, sungai, danau laut, hutan dan lainnya dan mengembalikannya kepada rakyat dalam bentuk pengurusan kebutuhan pokok rakyat seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan. Harta milik umum ini sebelum didistribusikan kepada rakyat disimpan di dalam Baitul mal.
Pertanian akan didukung sepenuhnya oleh negara, sebelum kemudian memutuskan untuk ekspor atau impor. Sebab, dengan swadaya pangan dari pertanian, bisa jadi kestabilan dalam negeri tercipta, maka persoalan-persoalan yang diakibatkan ulah para investor juga akan bisa dihapuskan. Pasar pun akan dibiarkan berjalan tanpa intervensi dari negara berupa pematokan harga.
Selain itu, praktik-praktik kecurangan, penimbunan, dan monopoli harga akan dilarang oleh negara, pelakunya akan diberi sanksi tegas. Kerjasama dengan negara luar hanya dibolehkan untuk komoditas yang tidak melemahkan negara.
Dengan mekanisme ini, negara menjadi negara mandiri yang tidak bergantung kepada negara lain. Bahkan memimpin dan berdaulat penuh, tanpa pernah didikte oleh negara lain. Baik urusan politik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini hanya bisa terwujud jika syariat Allah diterapkan secara menyeluruh menggantikan kapitalisme. Wallahu a’lam bish showab.[]