PRESIDEN Joko Widodo memanfaatkan kedatangan para kepala negara di KTT ASEAN ke-43 untuk memperkuat kerja sama ketahanan pangan. Salah satu kerja sama tersebut terkait dengan pasokan beras.
Presiden Jokowi kemudian melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 4 September 2023 lalu, Jokowi menyampaikan keinginan Indonesia untuk mengimpor beras dari Kamboja sekitar 250 ribu ton per tahun. “Hari ini saya ingin menyampaikan tiga hal. Yang pertama terkait kerja sama ketahanan pangan. Saya mengapresiasi sambutan Kamboja terkait keinginan Indonesia untuk mengimpor beras dari Kamboja sekitar 250 ribu ton beras per tahun,” kata Jokowi.
Sementara itu, Indonesia, kata Jokowi, siap mendukung ketahanan pangan Kamboja. Indonesia bakal memasok pupuk ke Kamboja, bahkan memberikan pelatihan di bidang pertahanan. Klaim pemerintah, kerja sama dalam hal pasokan beras dilakukan untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri.
Efek dari pembatalan India mengekspor berasnya ke Indonesia sejak 20 Maret 2023, berikut pengaruh badai El-Nino diakui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyediakan cadangan beras menjadi sulit. Maka melalui penugasan kepada Perum Bulog, tahun ini pemerintah mengimpor beras sebanyak 2 juta ton dari Thailand dan Vietnam. Meski kedua negara itu diketahui juga tengah melakukan langkah proteksi terhadap pasokan pangan dalam negerinya. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menambahkan kemungkinan juga dari Pakistan, sebelum negara itu juga melakukan pembatasan ekspor.
Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi mengajak seluruh stakeholder perberasan untuk dapat meningkatkan produksi di semester dua hingga akhir tahun 2023. “Demi menjaga stabilitas pangan dan pemulihan ekonomi nasional, kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengupayakan peningkatan produksi gabah dan beras di semester kedua ini,” ujarnya.
Menurut Arief, ada potensi Indonesia sebenarnya untuk meningkatkan produksi, selain mendorong produksi dalam negeri, NFA telah menugaskan Perum Bulog untuk melakukan intervensi dengan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan. NFA bersama pemerintah daerah juga terus menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai wilayah lewat kerja sama dengan BUMN, BUMD, maupun asosiasi dan pelaku usaha terkait.
Kegiatan operasi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dilaksanakan melalui jalur ganda, yakni pasar rakyat dan ritel modern. Hal itu dilakukan agar beras SPHP mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Upaya lainnya adalah dengan memasifkan kampanye Stop Boros Pangan untuk mengurangi food loss and waste. Secara global, sebanyak 1,3 miliar makanan terbuang setiap tahun, setara dengan sepertiga dari makanan yang diproduksi setiap tahun. Sesuai data Bappenas, tumpukan food loss and waste di Indonesia tahun 2000-2019 mencapai 23-48 juta ton. Apabila itu dapat diminimalkan, gerakan Stop Boros Pangan akan memberikan dampak yang besar bagi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
Arief optimistis harga beras dapat dikendalikan apabila semua pihak bersinergi dan berkolaborasi. Sebab, stok cadangan beras pemerintah (CBP) cukup untuk memenuhi kebutuhan pemerintah hingga akhir tahun 2023. “Saat ini, stok sebesar 1,54 juta ton, dalam proses pemenuhan 400 ribu ton lagi sebagai bagian dari penugasan ke Bulog 2 juta ton,” ungkapnya (republika.id, 4/9/2023).
Akar Persoalan: Penerapan Ekonomi Kapitalisme
Kenaikan harga beras yang kian melambung cukup mengkhawatirkan masyarakat, apalagi kini ditambah dengan kenaikan BBM. Bahan poko yang kemarin sulit terbeli, bisa jadi kini makin tak bisa dibeli. Pemerintah sendiri mengaku sudah melakukan intervensi dengan berbagai cara. Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan, mengungkapkan kekhawatiran akan potensi terjadinya krisis beras. Ia meminta agar dilakukan percepatan penguatan pasokan demi menghindari terjadinya kepanikan di tengah masyarakat. (republika.co.id, 5/9/2023).
