Mantan Ketua MK Anwar Usman Digugat Rp1,3 Triliun

BANDA ACEH – Sebanyak 13 warga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mendaftarkan gugatan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan terhadap Anwar Usman ini sebagai upaya memulihkan kepercayaan publik kepada MK.

“Tadi sekitar pukul 13.00 WIB, kami telah mendaftarkan gugatan terhadap Anwar Usman di PN Jakarta Pusat,” kata juru bicara penggugat, Aan Rohaeni, saat dihubungi wartawan dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin (13/11/2023) siang.

Aan menyebutkan 13 warga Banyumas yang mengajukan gugatan tersebut terdiri atas lima orang advokat, lima orang mahasiswa Fakultas Hukum, dua orang calon advokat, dan seorang penulis. Mereka didampingi 18 orang kuasa hukum yang tergabung dalam Advokat Alumni Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.

Dalam hal ini, pihaknya ingin melakukan gugatan karena berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) secara kode etik Anwar Usman sudah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran berat. Adapun ganti rugi yang dimohonkan oleh para penggugat terhadap Anwar Usman, lanjut dia, seluruhnya sebesar Rp1.300.254.474.940,00 yang terdiri atas ganti rugi materiel sebesar Rp250.000.000,00 dan ganti rugi imateriel seluruhnya berjumlah Rp1.300.004.474.940,00.

“Dalam konteks itu sebenarnya yang kami ajukan gugatan adalah agar Anwar Usman mundur. Targetnya itu saja,” kata dia yang juga seorang advokat.

Akan tetapi, jika dalam amar putusannya tidak mundur, pihaknya dalam gugatan juga fokus untuk memohon kepada majelis hakim PN Jakarta Pusat agar Anwar Usman dinyatakan melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya, kata dia, Anwar Usman dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela dan juga tidak memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.

“Itu target kami karena memang target kami tunggal, intinya adalah kami ingin Anwar Usman keluar saja dari MK demi menjaga muruah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang sebentar lagi menjadi satu-satunya benteng terakhir untuk mengadili hasil sengketa pemilu,” katanya.

Ditekankan pula bahwa kepercayaan publik terhadap MK harus dipulihkan. Jika Anwar Usman tetap menjadi hakim konstitusi, hal itu diyakini tidak akan mengubah cara pandang dan kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, kata dia, sebagai lembaga atau benteng terakhir yang putusannya final dan mengikat bagi semua, MK harus dibersihkan dari anasir-anasir yang sebelumnya telah terbukti melakukan pelanggaran berat.

“Pelanggaran berat itu ‘kan artinya dia secara konstitusional sudah tidak memenuhi syarat sebagai hakim MK,” kata Aan.