TPDI Tambahkan Bukti Baru Dugaan Kolusi dan Nepotisme Keluarga Jokowi

BANDA ACEH – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) kembali menyerahkan bukti baru dugaan kolusi dan nepotisme keluarga Presiden Joko WIdodo, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), dan Prabowo Subianto, terkait putusan batas usia Capres-Cawapres.

Bukti itu diserahkan langsung oleh Koordinator TPDI, Erick S Paat, bersama tim, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka didasarkan undangan dari Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

“Kami serahkan semua. Dari putusan MK, hasil MKMK, kemudian eksaminasi Gadjah Mada dari pakar, kami juga menyampaikan pasal-pasal yang berkait dengan nepotisme,” kata Erick kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (14/11).

Menurutnya, pihaknya tinggal menunggu pemanggilan selanjutnya untuk mendiskusikan tindak lanjut laporan yang dilayangkan sejak Senin (23/10).

“Kami sudah sampaikan nama-namanya. Biar KPK yang memanggil saksi-saksi terkait,” pungkas Erick.

Sementara Koordinator TPDI lainnya, Petrus Selestinus, mengatakan, kehadirannya juga untuk menambahkan dua bukti baru, melengkapi bukti-bukti sebelumnya.

“Tadi ada dua hal yang kami diskusikan dengan pihak yang mewakili pimpinan KPK. Pertama, hal yang baru, berdasar diskusi di dalam podcast Tempo.co atau yang disebut Bocor Alus Politik, di situ disebut-sebut ada aliran dana yang masuk ke hakim konstitusi, sebelum perkara diputus,” kata Petrus.

Menurut dia, apa yang disampaikan wartawan Tempo itu merupakan informasi penting yang perlu didalami KPK.

“Makanya, tadi kita serahkan flashdisknya. Dan kami minta informasi itu dikembangkan, karena sudah menjadi konsumsi publik mengenai dugaan uang itu masuk ke sana,” terang Petrus.

Selanjutnya, kata Petrus, pihaknya juga melengkapi pasal-pasal terkait kolusi dan nepotisme. Mengingat selama ini KPK hanya melakukan tindakan hukum terhadap korupsi.

“Kasus yang dilaporkan TPDI ini kasus nepotisme terkait proses persidangan perkara nomor 90. Delapan belas nama yang disampaikan TPDI yang terdiri dari Jokowi, Pratikno, Gibran Rakabuming Raka, Prabowo, 9 Hakim Konstitusi, bahkan kita usulkan lagi sebagai saksi fakta, ada profesor Jimly Asshiddiqie, Bintan Saragih dan Hakim Adams,” urainya.

“Kita minta KPK memprioritaskan kasus ini, karena jadi perbincangan manusia sedunia, soal rusaknya demokrasi di Indonesia. Sudah ada kesepahaman bahwa nepotisme yang dilaporkan sudah masuk kriteria untuk diproses. Karena unsurnya cuma perbuatan yang dilakukan penyelenggara negara secara melawan hukum, hingga menguntungkan keluarga atau kroni,” pungkasnya.