Selasa, 27/02/2024 - 20:38 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

Moeldoko: Ada Motif Politik di Balik Pernyataan Agus Rahardjo

ADVERTISEMENT

Moeldoko. KSP Moeldoko sebut ada motif politik di balik pernyataan eks Ketua KPK Agus Rahardjo.

ADVERTISEMENTS
Isra' Mi'raj

JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menduga ada motif di balik pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo mengenai intervensi Presiden Joko Widodo dalam kasus korupsi KTP elektronik yang melibatkan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto.

ADVERTISEMENT
Hari Pers Nasional

“Saya melihat ini ada motif tertentu, setidaknya ada motif politik,” kata Moeldoko dalam keterangan melalui video yang diterima di Jakarta, Selasa.

ADVERTISEMENT

​​​​​

ADVERTISEMENT
KUR Syariah Bank Aceh

Mantan Panglima TNI itu mempertanyakan mengapa kasus tersebut dipersoalkan kembali sekarang. “Mengapa pernyataan ini baru disampaikan sekarang. Kan kita tahu persoalan ini dimulai tahun 2017, kenapa baru sekarang dan saat situasi negara sedang menghadapi situasi perpolitikan yang cukup meningkat,” kata dia.

ADVERTISEMENT
Bayar Tol dengan Pengcard
Berita Lainnya:
Jokowi Sarapan Gudeg Bersama AHY dan Ngebakso dengan Prabowo, Puan: Mungkin Lagi Lapar

Moeldoko juga menyampaikan bahwa objek dan subjek hukum dalam kasus tersebut sudah jelas. Di mana saat ini, Setya Novanto sudah ditetapkan hukuman penjara selama 15 tahun atas kasus korupsi KTP elektronik.

ADVERTISEMENTS
Mari Berbagi dengan Action

“Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam penegakan persoalan korupsi sangat clear dan jelas, tidak pernah pandang bulu dan sangat tegas,” ujar dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga mempertanyakan maksud pernyataan mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang mengaku pernah diminta dirinya menghentikan kasus hukum mantan ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) terkait korupsi KTP elektronik (KTP-el).

Berita Lainnya:
Guru Besar Filsafat Se-Indonesia Minta Jokowi Setop Salah Gunakan Sumber Daya Negara untuk Langgengkan Kekuasaan

“Untuk apa diramaikan? Itu kepentingan apa diramaikan, itu untuk kepentingan apa?” tanya Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/12).

Jokowi menekankan saat kasus KTP elektronik bergulir ia jelas meminta Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada. Selanjutnya proses hukum terhadap Setya Novanto saat itu berjalan, dan Setya Novanto sudah divonis hukum berat 15 tahun.

sumber : Antara

Sumber: Republika

x
ADVERTISEMENT

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi