Selasa, 27/02/2024 - 20:18 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

Tolak Keras Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden, NasDem: Kami Akan Perjuangkan

ADVERTISEMENT

NasDem-taufik-basari_375_211.webp” width=”640″/>BANDA ACEH  – Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan pihaknya menolak keras apabila Gubernur dan Wakil Gubernur era Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ditunjuk langsung presiden. 

ADVERTISEMENTS
Isra' Mi'raj

Sebagaimana kebijakan ini tertuang di dalam draft Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) Pasal 10, ayat 2, yang berbunyi, “Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD”. 

ADVERTISEMENT
Hari Pers Nasional

“Benar kami menolak Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden,” kata dia, melansir keterangan resmi, Kamis (7/12/2023). 

ADVERTISEMENT
Berita Lainnya:
Uskup Agung Jakarta: Terimalah Apa Pun Hasil Pemilu

Taufik menekankan, Partai NasDem mendorong tradisi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap diadakan meskipun Jakarta pada 2024 tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota. 

ADVERTISEMENT
KUR Syariah Bank Aceh

Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta. 

ADVERTISEMENT
Bayar Tol dengan Pengcard

“Kami menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi.

ADVERTISEMENTS
Mari Berbagi dengan Action
Berita Lainnya:
Sosok Perempuan Misterius Muncul di Foto Akhir Tahun Sekolah Milik Siswa

 Itu yang terus akan kami perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah,” ujarnya. 

Hal ini dikarenakan setelah Jakarta melepas status ibu kota negara, maka nasibnya sama dengan daerah lain yang berhak ada perwakilan tingkat kota madya. “Yang kemarin (RUU DKJ) baru perumusan dan kemudian persetujuan sebagai usul inisiatif DPR lalu akan dikirim ke presiden. 

Presiden akan kirim Surpres beserta DIM. Kemudian pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama pemerintah,” tandas dia

x
ADVERTISEMENT

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi