Ilustrasi penanggulangan bencana di Sukabumi.
SUKABUMI–Kota Sukabumi menjadi salah satu daerah di Jawa Barat yang menjadi penyusun terbaik Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD). Hal ini didasarkan pada keseriusan pemda dalam pengelolaan lingkungan.
Penyerahan penghargaan itu disampaikan dalam momen peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 pada 7 Desember 2023 lalu. Dalam kesempatan itu diberikan penghargaan gubernur bidang lingkungan hidup Anugerah Raksa Prasada Tahun 2023.
” Alhamdulillah, Kota Sukabumi meraih penghargaan dari gubernur Jabar terkait pengelolaan lingkungan hidup,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi, Asep Irawan, Ahad (17/12/2023). Penghargaan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah, masyarakat leduli lingkungan, sekolah dan dunia usaha atas perannya dalam upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
Dalam acara tersebut kata Asep, Pemkot Sukabumi berhasil meraih penghargaan pada kategori penyusun terbaik Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2022. Pencapaian ini menunjukkan penyusunan dokumen tersebut dinilai melibatkan semua elemen terkait agar masalah lingkungan bisa dihadapo dengan baik.
Kota Sukabumi kata Asep, menghadapi tiga isu lingkungan yang mengancam yakni kualitas air, persampahan, dan kebencanaan. Di mana tiga isu ini menjadi prioritas dalam penanganannya.
” Tiga isu ini mengemuka yang ditindaklanjuti dengan melakukan penelaahan lebih dalam,” ujar Asep. Dari tiga isu ini akan dikumpulkan berbagai data yang dibutuhkan untuk dilakukan pengkajian.
Asep mengatakan, dalam mengatasi tiga isu tersebut diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, seperti dalam upaya meningkatkan kualitas air sungai.
” Langkah kolaborasi diperlukan karena aliran sungai itu adalah lintas dari kabupaten dan kota,” kata Asep. Jadi kebanyakan sungai di kota itu awalnya dari kabupaten melintas ke kota dan ke kabupaten lagi.
Sehingga lanjut Asep, pencemaran mungkin terjadi disepanjang sungai itu dari awal sampai akhir. Sehingga dibutuhkan kolaborasi dengan kabupaten dalan mengatasi hal ini.
Sumber: Republika