FX Rudy Tepis Pernyataan Gibran soal Kucuran Anggaran Pusat ke Kota Solo: Lebih Banyak di Era Dia-lah

BANDA ACEH – Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam ajang Debat cawapres pada Jumat malam, 22 Desember 2023, sempat menyinggung tentang anggaran dari pusat untuk sejumlah pembangunan di Kota Solo. Pasangan Capres Prabowo Subianto itu mengklaim anggaran yang digelontorkan untuk Kota Solo itu sebelum dirinya menjadi Wali Kota, lebih besar daripada saat ini.

Pernyataan Gibran saat debat cawapres tersebut mendapat respons dari Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo yang juga Wali Kota Solo Periode 2012-2021, FX Hadi Rudyatmo. Ia dengan tegas menepis yang dikatakan putra sulung Presiden Joko WIdodo (Jokowi) itu.

Menurut Rudy, sapaan akrabnya, anggaran pembangunan yang digelontorkan ke Solo justru lebih banyak di era kepemimpinan Gibran saat ini.

“Woh lha ya pada saat saya ya enggak (anggaran), lebih besar Mas Gibran-lah, Ya karena anak presiden,” ucap Rudy ketika ditemui wartawan di kediamannya di Pucang Sawit, Jebres, Solo, tadi malam.

FX Hadi Rudyatmo mengaku semasa menjabat Wali Kota Solo dulu cukup sulit untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. Saat itu pihaknya harus terjun langsung untuk memperoleh anggaran pembangunan.

“Saya cari sendiri (anggaran) flyover Manahan, flyover Purwosari kita cari sendiri dengan dadar perencanaan yang ada aturannya tentang perlintasan sebidang yang harus ditutup, dan itu 4 tahun. Enggak langsung mengucur,” ungkapnya.

Untuk bisa mendapatkan anggaran, Rudy menyatakan harus mampu meyakinkan bahwa di situ ada persoalan non teknis yang bisa ia selesaikan.“Yang pertama harus menyakinkan, saya harus bisa melakukan kalau di situ ada non teknis harus bisa saya selesaikan tanpa adanya masalah,” ungkap dia.

Rudy mengatakan harus meyakini bahwa pemerintah memiliki anggaran. Ia mencontohkan untuk program rehab rumah tak layak huni (RTLH) yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo ke Kementerian PUPR.

“Kedua, pemerintah itu kita yakini punya anggaran, di Kementerian PUPR, sehingga rumah tidak layak huni dibangun Menteri PUPR itu hasil lobi-lobi yang waktu itu saya lakukan menjadi Wali Kota, di Kenteng, Semanggi itu semuanya dari apa yang kami lakukan, termasuk tanah 51 ribu dikuasai warga masyarakat kita berikan,” tuturnya.

Rudy mengaku mengantarkan secara langsung Sekretaris Daerah (Sekda) dan kepala dinas setiap mencari anggaran untuk proyek pembangunan. “Lobi-lobi dari pemerintah itu pasti Wali Kota ikut. Hla iki (ini) kan enggak, langsung datang sendiri. Ini kan yang menjadi kecemburuan kota atau kabupaten yang lain yang dimaksud oleh Gus Imin, tipsnya bagaimana,” katanya.