Tak Patuh Apa Kata Mertua, Joget Gemoy Bobby Nasution Dukung Prabowo Disoal, Pengamat: Masalah Besar!

BANDA ACEH  – Joget gemoy Wali Kota Medan Bobby Nasution menjadi kontroversial karena memihak salah satu calon presiden (capres). 

Padahal, Presiden Jokowi jauh-jauh hari telah mengingatkan pejabat kepala daerah untuk menjaga sikap dan tidak memihak di tahun Politik. Namun, tampaknya Bobby tidak menggubris apa kata mertuanya itu. 

“Saya minta gubernur, bapak, ibu bupati, wali kota berikan dukungan pada tugas KPUD dan Bawaslu, tapi tidak mengintervensi apapun, membantu anggaran segera, disegerakan. Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat, lo hati-hati, bapak ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan bapak ibu memihak atau ndak. 

Juga pastikan ASN itu netral,” kata Presiden Jokowi beberapa waktu lalu kepada para pejabat kepala daerah di Istana, Jakarta. Bobby merasa joget gemoy yang identik dengan salah satu capres itu tidak menyalahi aturan. 

Bahkan, ia mengaku joget gemoy yang ia lakukan bersama sang istri itu merupakan bagian dari kampanye untuk mendukung capres Prabowo Subianto. “Saya ini bukan ASN, beda. Saya bukan PNS. Jabatan saya ini nggak kayak di sebelah-sebelah (ASN) saya ini. 

Mereka pensiunnya ada mungkin beberapa puluh tahun lagi. Saya tahun ini pensiun,” kata Bobby saat ditemui awak media di Medan, Rabu (17/1). 

Bobby mengaku joget gemoy yang dilakukan dengan Kahiyang Ayu dan diunggah di TikToknya itu merupakan bagian dari kebutuhan kampanye. 

Ia juga merasa itu bagian dari hak politiknya sehingga tidak menyalahi aturan-aturan Pemilu. “Tugas saya sebagai Wali Kota Medan saya jalankan. Saya rasa saya jalankan dan tentunya saya ada hak politik juga. 

Untuk joget di TikTok itu saya rasa kalau ditanya itu kampanye atau tidak, ya kampanye. Itu untuk kebutuhan video kampanye,” kata Bobby lagi. 

Joget gemoy ala Prabowo Subianto yang dilakukan orang nomor satu di Kota Medan itu dinilai kontroversial. 

Pengamat komunikasi politik Universitas Sumatera Utara (USU), Syafrudin Pohan menilai hal tersebut menjadi masalah besar. “Dalam komunikasi politik ada (istilah) the invasion of stage management atau pengelolaan panggung depan dan panggung belakang. 

Apa yang disampaikan Presiden Jokowi terkait dengan netralitas kepala daerah dan apa yang direpresentasikan ke publik Bobby Nasution selaku Wali Kota Medan itu adalah bagaimana panggung depan itu mereka seakan-akan nggak ada masalah,” jelas Syafrudin di Medan, Sabtu (20/1/2024).

 Namun, Syafrudin memandang jika secara back stage (panggung belakang) seperti teore politik yang ia kemukakan, apa yang dilakukan Bobby tentu akan menjadi masalah besar.