JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan KTP petani di Kota Palopo, Sulawesi Selatan dapat digunakan sebagai alat mempermudah pengambilan pupuk subsidi. Regulasi ini kata Mentan merupakan bentuk perhatian serius pemerintah pusat terhadap produksi dan nasib petani agar mampu meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraannya.
“Cara mengambil pupuknya tidak usah macam-macam dan jangan ada yang mempersulit. Cukup hanya menggunakan KTP bapak ibu sudah bisa ambil pupuk subsidi,” ujar Mentan, Sabtu (3/2/2024).
Kendati begitu, Mentan mengingatkan agar para pengecer dan distributor tidak mempermainkan jual beli pupuk yang telah disubsidi pemerintah. Dan jika terbukti berbuat curang, dirinya mengaku tak segan-segan untuk mencabut izin usaha bahkan menggiringnya pada proses hukum pidana.
“Para pengecer tolong jangan mempersulit, kalau ada yang mempersulit saya cabut izinnya. Sekali lagi, kalau ada pengecer yang macam-macam saya ikuti dibelakangnya. Semua distributor yang memainkan nasib petani saya akan cabut,” katanya.
Tak cukup sampai di situ, Mentan juga mengancam para pejabat kementan yang tidak serius mengawasi jalanya pendistribusian pupuk subsidi di seluruh Indonesia. Menurutnya, ancaman tersebut bukan sekedar ancaman biasa karena Amran pernah mencopot beberapa pejabatnya beberapa tahun lalu.
“Kalau bapak gagal mengawasi distributor dan memainkan petani, maka jabatan Bapak taruhannya. Bapak ibu dengar baik-baik, waktu saya ditakdirkan mentri 5 tahun, ada 1500 yang aku copot dan ada 700 yang aku kirim ke penjara. Sekarang sudah ditambah oleh bapak presiden masa kita mau main-main,” katanya.
Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyetujui penambahan anggaran pupuk subsidi sebesar 14 triliun untuk memenuhi kuota pupuk bagi jalanya produksi di musim tanam 2024. Presiden berharap, penambahan ini mampu menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat yang mencapai swasembada dan menekan angka impor.
Mentan mengatakan sektor pertanian adalah sektor yang paling dasar dalam memperkokoh ketahanan negara. Tanpa makanan, negara akan mengarah pada konflik dan kehancuran. Maka dari itu, Mentan berharap semua pihak terlibat langsung pada jalanya pembangunan pertanian nasional.
“Ingat, pangan itu identik dengan ketahanan negara, jadi kalau pangan bermasalah negara bermasalah. Artinya negara yang bergerak di sektor pertanian itu adalah pahlawan yang sesungguhnya. Kalau krisis pangan di Indonesia tidak bisa ditangani dengan baik, maka yang terjadi adalah negara kelaparan. Kita harus antisipasi karena sekarang ada 44 negara yang terancam kelaparan,” katanya.
Penjabat Wali Kota Palopo Asrul Sani, mengatakan bahwa wilayahnya merupakan kota kecil yang memiliki potensi pertanian luar biasa. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi di Palopo yang mencapai 5,83 persen dan didominasi sektor pertanian sebesar 17 persen.
Di Kota Palopo, kata dia, potensi lahan pertanian mencapai 10.468 hektare yang tersebar di 9 kecamatan dengan perincian sawah 1676 hektar, lahan jagung 800 hektar, perkebunan 5129 hektare dan lahan holtikultura 2862 hektar. Adapun total realisasi panen atau produksi padi dari tahun 2021 hingga 2003 mencapai 19 ribu ton per tahun sementara jagung m mencapai 4.500 ton per tahun.
“Program dan kegiatan bagaimana meningkatkan produksi dan mutu pertanian Alhamdulillah bergerak lebih cepat. Karena itu, kami sampaikan terimakasih kepada bapak menteri yang sudah memberikan bantuan perencanaan kelapa 100 hektare dengan 110 ribu batang, kemudian solar dryer 5 unit, benih padi hibrida 1.000 hektare, kambing 50 ekor, dan ayam 3.000 ekor,” katanya.
Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, Andi Nuralamsyah menambahkan bahwa kegiatan ini sedikitnya dihadiri 10 ribu petani dan pekebun yang datang berbondong-bondong dari Kabupaten Luwu, Tanah Toraja dan juga Palopo. Mereka sangat antusias karena pemerintah memberi perhatian secara kongkrit bagi kemajuan dan kesejahteraan petani Palopo.
“Dapat kami laporkan kegiatan ini diikuti 10 ribu peserta yang terdiri dari petani, penyuluh, mahasiswa dan babinsa. Turut hadir juga para petani dari Kabupaten Luwu dan Tanah Toraja. Dukungan dari seluruh stakeholder ini adalah wujud dan komitmen membangun ketahanan pangan, sebab sampai saat ini lapangan usaha pertanian menjadi penyumbang terbesar di Kota Palopo,” ujarnya.
