Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM, Gigih Udi Atmo menjelaskan kesuksesan Pemkab Dharmasraya dalam memasang alat penerangan jalan (APJ).
JAKARTA — Kementerian ESDM melalui proyek lampu hemat energi (Adlight) mengadakan sosialisasi replikasi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada alat penerangan jalan (APJ) dan pemanfaatan lampu LED dalam negeri. Kementerian ESDM mengangkat cerita sukses KPBU APJ di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat.
Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM, Gigih Udi Atmo menjelaskan, kegiatan itu menjadi tonggak penting dalam memfasilitasi investasi di bidang efisiensi energi. Khususnya, kata dia, mendorong investasi di sektor infrastruktur AJP melalui skema KPBU, serta kontribusi sektor industri jasa keuangan dalam membiayai industri lampu LED dalam negeri untuk pelaksanaan proyek retrofit atau revitalisasi APJ.
“Penggantian (retrofitting) APJ sebagai salah satu pelaksanaan PP Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi, bermanfaat untuk efisiensi anggaran dan reduksi emisi,” kata Gigih dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (7/2/2024).
Hal itu disebabkan penggunaan lampu LED memiliki daya yang jauh lebih efisien dibandingkan lampu non-LED dengan hasil pencahayaan yang lebih terang. Menurut Gigih, penggantian APJ konvensional dengan lampu light emitting diode (LED) yang hemat energi merupakan langkah strategis dalam efisiensi energi sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca.
Dia mengutip kajian Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE, penggantian APJ berpotensi menurunkan emisi karbondioksida (CO2e) sebesar 15 juta ton dan berdampak pada penurunan tagihan listrik serta investasi sebesar Rp 7,3 triliun. Gigih juga menyinggung kesuksesan Pemkab Dharmasraya dalam menerapkan lampu hemat energi.
“Melalui proyek Adlight, kami telah berperan dalam membantu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam implementasi KPBU untuk penggantian 4.500 titik lampu APJ di 11 kecamatan. KPBU ini tidak hanya memberikan efisiensi energi yang signifikan, tetapi juga menjadi yang pertama di Indonesia dalam retrofitting APJ melalui skema KPBU unsolicited,” ucap Gigih.
Sumber: Republika
