Petani melepas jaring hama burung di tanaman padi siap panen di Desa Hadipolo, Kudus, Jawa Tengah, Ahad (12/11/2023). Kementerian Pertanian akan menambah produksi beras pada Desember 2023 yang berasal dari program Gerakan Nasional (Gernas) Penanganan Dampak El Nino di areal persawahan seluas 569.374 hektare di 10 provinsi.
JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan kebijakan impor beras sama sekali tidak mengganggu nilai tukar petani pangan (NTPP). Hal tersebut terbukti melalui data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa nilai tukar petani di Indonesia terus meningkat selama dua tahun terakhir.
“Pertumbuhan NTPP seperti ini mengartikan ‘sedulur’ petani tanaman pangan semakin sejahtera. Langkah importasi yang dilakukan pemerintah tidak begitu berdampak negatif. Ini karena kami memastikan importasi yang dilakukan adalah importasi yang terukur dan sesuai kalkulasi, serta hanya dipergunakan untuk pelaksanaan program pemerintah saja,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (9/2/2024).
Ia mengatakan pada Oktober 2022, NTPP tercatat mulai bangkit melampaui angka 100. Saat itu NTPP mencapai 100,41 dan semakin tumbuh selama tahun 2023.
Indeks rata-rata NTTP setahun penuh selama 2023 ada di 107,63 dengan capaian indeks tertinggi pada Oktober 2023 di 114,55, sedangkan NTPP pada Januari 2024 berada di angka 116,16.
Kepala Bapanas menyampaikan kebijakan impor beras yang diambil pemerintah merupakan langkah terakhir yang sudah melalui pembahasan yang komprehensif sehingga kebijakan tersebut bertujuan guna menjaga stabilitas ekonomi, serta ketersediaan beras nasional.
“Jadi memang saat ini meskipun produksi dan konsumsi beras di Januari dan Februari 2024 minus 2,8 juta ton sebagai dampak dari penurunan produksi akibat El Nino, namun kita memerlukan beras yang cukup agar neracanya dapat terjaga secara positif. Karena itu, pemerintah menyeimbangkan kekurangan tersebut dengan kebijakan importasi,” katanya.
Selain itu ia mengatakan untuk menyambut panen raya yang diperkirakan pada Maret 2024, pihaknya bersama Kementerian Pertanian akan berkoordinasi untuk mempersiapkan penyerapan yang optimal guna mencegah jatuhnya harga di tingkat petani, serta memastikan produksi beras dalam negeri terpenuhi.
“Saat ini kami tengah mempersiapkan cadangan pangan pemerintah jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga pada saat diperlukan hal tersebut dapat dimanfaatkan,” katanya.
Sumber: Republika
