Zainal Arifin Mochtar Jawab Tudingan Sebagai Orang PDIP, Kader PKS hingga Adik Mahfud

“Kemarin kami sudah berkonsultasi, dan melaporkan keempatnya ke Bareskrim Polri terkait dengan film Dirty Vote tersebut,” kata Natsir, saat dikonfirmasi, Selasa (13/2/2024).

Menurut dia, dalam pelaporan tersebut, FOKSI mengacu pada penjeratan sangkaan Pasal 287 ayat (5) Undang-undang (UU) 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). “Karena penayangan film Dirty Vote tersebut dilakukan di masa tenang pemilu, sehingga memunculkan kegaduhan dan menyudutkan salah-satu capres, dan itu bertentangan dengan UU Pemilu,” kata Natsir.

Menurut dia, pelaporan tersebut atas inisiatif kelompoknya sendiri yang menghendaki proses penyelenggaraan pemilu terlaksana dengan damai, dan tertib. Namun kata dia, produksi, dan penayangan film Dirty Vote yang dilakukan oleh keempat terlapor setelah usai masa kampanye tersebut, sudah mengganggu tentang harapan untuk gelaran pemilu yang baik.

“Kami meminta Bareskrim Polri, agar profesional dalam mengusut dugaan tindak pidana pemilu ini, karena di masa tenang ini termasuk pelanggaran pemilu yang serius,” kata Natsir.

Natsir pun mengatakan, film Dirty Vote tersebut seperti sengaja di luncurkan di masa pascakampanye untuk mendegradasi pemerintahan, serta salah-satu paslon peserta Pilpres 2024. Natsir menuding, para terlibat dalam produksi, maupun penayangan film Dirty Vote tersebut terafiliasi dengan salah-satu paslon lain yang juga peserta Pilpres 2024.

“Keterlibatan tiga akademisi dalam film Dirty Vote tersebut, diketahui menjabat sebagai tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam yang pernah dijabat oleh Mahfud MD. Dan Mahfud MD saat ini adalah kontestan Pilpres 2024,” kata Natsir.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, melihat tayangan film Dirty Vote, lebih banyak berisikan kritik terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Sehingga menurut Yusril, ada yang menilai Dirty Vote ini sebagai bentuk propaganda jelang hari H Pemilu 2024.

“Berbagai isu diangkat dalam film ini antara lain ketidaknetralan para penyelenggara dan pejabat negara dalam pelaksanaan Pemilu walau tak hanya spesifik terhadap paslon Prabowo-Gibran, tapi porsinya lebih besar dari pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Bahkan, sedikit sekali tayangan tentang Amin,” kata Yusril, melalui video reels yang ia unggah di akun instagram @yusrilihzamhd, Selasa (13/2/2024).

Karena film Dirty vote tidak berimbang, menurut Yusril, wajar bila ada publik yang menilai film dokumenter tersebut merupakan pesanan dari pihak atau kubu tertentu. Yusril yang juga bagian dari Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, menjelaskan dirinya juga pernah terlibat dalam penggarapan film.