RAMALLAH – Palestina menolak rencana resmi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang akan diterapkan di Jalur Gaza ketika perang dengan Hamas telah usai. Menurut Palestina, dengan adanya penolakan, hal itu berarti rencana Netanyahu bakal gagal atau tidak bisa dilaksanakan.
“Mengenai hari setelahnya (perang) di Jalur Gaza, Netanyahu menyampaikan ide-ide yang dia tahu sepenuhnya tidak akan pernah berhasil,” kata anggota Politbiro Hamas, Osama Hamdan, kepada awak media, dikutip laman Al Arabiya, Jumat (23/2/2024).
Otoritas Palestina yang dipimpin Fatah juga menolak rencana Netanyahu. Juru Bicara Kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh, mengatakan, gagasan Netanyahu untuk Gaza pasca-perang pasti akan gagal. “Jika dunia benar-benar tertarik untuk mendapatkan keamanan dan stabilitas di kawasan, dunia harus mengakhiri pendudukan Israel atas tanah Palestina dan mengakui negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya,” katanya.
Netanyahu telah merilis rencana resmi pertamanya terkait apa yang hendak dilakukannya di Jalur Gaza jika perang dengan Hamas telah berakhir. Dalam rencana tersebut, Israel disebut akan mempertahankan kontrol keamanan atas seluruh Gaza dan membuat proses rekonstruksinya bergantung pada kemajuan demiliterisasinya.
Netanyahu telah mempresentasikan rencananya ke kabinet keamanan pada Kamis (22/2/2024). Perubahan pada detail rencana masih mungkin terjadi. Dalam daftar tujuan jangka panjangnya, Netanyahu menolak “pengakuan sepihak” atas negara Palestina. Dia mengatakan penyelesaian konflik dengan Palestina hanya akan dicapai melalui negosiasi langsung antara kedua belah pihak.
Di Gaza, Netanyahu menguraikan demiliterisasi dan deradikalisasi sebagai tujuan yang ingin dicapai dalam jangka menengah. Dia tidak merinci kapan tahap perantara itu akan dimulai atau berapa lama akan berlangsung. Namun ia mengkondisikan rehabilitasi Jalur Gaza, yang sebagian besar telah porak poranda akibat agresi Israel, harus dilakukan demiliterisasi sepenuhnya.
Netanyahu kemudian mengusulkan Israel hadir di perbatasan Gaza-Mesir dan bekerja sama dengan Kairo serta Amerika Serikat di wilayah tersebut guna mencegah upaya penyelundupan, termasuk di penyeberangan Rafah. Untuk menggantikan kekuasaan Hamas di Gaza sambil menjaga ketertiban umum, Netanyahu menyarankan untuk bekerja sama dengan perwakilan lokal “yang tidak berafiliasi dengan negara atau kelompok teroris dan tidak didukung secara finansial oleh mereka”.
Netanyahu juga menyerukan penutupan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menggantikannya dengan kelompok bantuan internasional lainnya. “Dokumen prinsip-prinsip perdana menteri mencerminkan konsensus publik yang luas mengenai tujuan perang dan penggantian pemerintahan Hamas di Gaza dengan alternatif sipil,” kata sebuah pernyataan dari kantor Perdana Menteri Israel, dikutip laman Al Arabiya.
Dokumen rencana tersebut kini akan didiskusikan di kabinet keamanan Israel. Hingga kini pertempuran antara Israel dan Hamas masih berlangsung di Gaza. Lebih dari 29.400 warga Gaza sudah terbunuh sejak Israel meluncurkan agresinya pada 7 Oktober 2023 lalu.
Sumber: Republika
