Bank Dunia Bunyikan Alarm Serius soal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran: Semua Rencananya Harus…

BANDA ACEH – Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen buka suara soal program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Dia mengingatkan agar Pemerintah Indonesia perlu merencanakan matang program ini, khususnya soal anggaran.

“Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan,” ujar Satu dalam keterangannya, Kamis (29/2/2024).

Adapun, program makan siang dan susu gratis merupakan janji yang akan ditawarkan oleh Prabowo-Gibran jika mereka menang dalam Pilpres 2024.Dalam dokumen visi-misinya, program ini bertujuan mengatasi masalah stunting dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.

Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada 2029.

Rincian dari program makan siang dan susu gratis ala Prabowo telah didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Pemerintah sudah berencana memasukkan anggaran program itu ke dalam Rancangan APBN 2025.

Sebelumnya, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritik program makan siang gratis milik paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka yang masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Menurutnya, program milik Prabowo-Gibran itu tidak tepat jika dimasukkan ke dalam APBN 2025, lantaran pemerintahan baru juga belum terbentuk.

“APBN 2025? Ya mestinya kurang tepat karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru,” ujar Mahfud usai diskusi di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Mantan Menko Polhukam itu menilai program makan siang gratis itu seharusnya baru dibicarakan setelah Prabowo-Gibran resmi ditetapkan menang sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024.

KPU RI sendirisecara resmi belum menetapkan sosok Presiden dan Wakil Presiden 2024 terpilih.

“Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan 2025, Juni ya, Juni tahun 2025. Kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru,” tambahnya.

Di sisi lain, Mahfud berpandangan bahwa pemerintahan Jokowi kemungkinan hanya memberikan pendapat ihwal APBN 2025 itu sehingga program Prabowo-Gibran itu dibahas dalam rapat kabinet Jokowi.

“Tetapi enggak apa-apa itu mungkin hanya sumbangan saja,” imbuhnya.Mahfud lantas membiarkan publik yang menilai sendiri hal tersebut secara etika Politik.