Anggota Dewan Cecar Bahlil soal Pengembangan PIK 2 dan BSD: Mengapa Bisa Dapat PSN?

BANDA ACEH – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Deddy Yevri Hanteru Sitorus mencecar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal Proyek Strategis Nasional atau PSN pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan Bumi Serpong Damai (BSD).

Deddy mempertanyakan alasan kedua proyek swasta itu termasuk dalam 14 PSN baru yang disetujui pemerintah.

“Saya agak terkaget-kaget. Setahu saya, mereka developer murni swasta. Mengapa bisa dapat PSN? Ada apa ini?” ucap Deddy saat rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Investasi Bahlil, Senin, 1 April 2024.

Politikus PDIP itu mempertanyakan apakah PIK dan BSD akan diperintahkan membangun rumah rakyat. Ia juga mempertanyakan dari investasi keduanya, seberapa besar yang bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat dan negara.

“Saya kaget kenapa jadi PSN,” ujar Deddy mengulangi ucapannya. “Benar-benar melukai, kalau menurut saya.”

Akan tetapi, keterbatasan waktu dalam rapat membuat pertanyaan itu tidak bisa terjawab. Namun, Komisi VI DPR meminta jawaban tertulis dari Bahlil untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam forum tersebut.

Penetapan PIK 2 dan BSD menjadi PSN disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat evaluasi PSN di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024. Saat itu, Airlangga mengatakan ada 14 PSN baru tahun ini yang disetujui Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan akan dibiayai swasta. Sebanyak 14 PSN baru ini juga termasuk penyesuaian nomenklatur dan perubahan ruang lingkup proyek lama.

Namun, penetapan kedua proyek tersebut menuai pro-kontra lantaran semua pengembangnya merupakan swasta. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai kebijakan tersebut tidak tepat.

Alih-alih memilih PIK 2 dan BSD, menurut Trubus, pemerintah lebih baik melanjutkan proyek mangkrak. seperti Hambalang. Pengembangan PIK 2 dan BSD telah digarap oleh perusahaan swasta, sedangkan proyek Hambalang masih terbengkalai hingga saat ini akibat kasus korupsi.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyebut, 14 PSN tersebut telah melalui kajian yang lengkap. Selain itu, didukung pula dengan Surat Komitmen Menteri/Kepala Lembaga, Rencana Pendanaan, Hasil Kajian, dan Rencana Aksi.

“Tidak ada pertimbangan politis dalam pengambilan keputusan dalam penetapan suatu proyek PSN. Semua keputusan melalui hasil kajian yang lengkap dan parameter yang jelas,” kata Haryo dalam keterangan resmi pada Rabu, 27 Maret 2024.

PSN BSD, kata Haryo bertujuan untuk kemajuan sektor pendidikan, biomedis, dan digital yang didukung oleh Kementerian Kesehatan. Total investasi proyek ini sebesar Rp 18,54 triliun, yang diproyeksi akan menyerap 10.065 tenaga kerja. Selain itu, disebut akan menghemat devisa sebesar Rp 10,1 triliun dan menarik devisa hingga Rp 5,6 triliun.