Kamis, 30/05/2024 - 11:06 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

Komnas HAM Harap Tidak Ada Impunitas dalam Kasus Asusila Ketua KPU

 JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berharap tidak ada impunitas dalam kasus dugaan tindak asusila yang dilakukan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari.

ADVERTISEMENTS
ActionLink Hadir Lebih dekat dengan Anda

Komnas HAM mengajak semua pihak untuk mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bekerja secara profesional dan berintegritas dalam menangani laporan tindak asusila yang diduga melibatkan Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses kepada Pemerintah Aceh

“Mendorong agar DKPP bekerja secara profesional dan berintegritas menghasilkan putusan yang memberikan keadilan bagi korban dan mempertimbangkan Undang-Undang TPKS (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) sebagai salah satu referensi,” kata Koordinator Subkomisi Pemajuan Hak Asasi Manusia Komnas HAM Anis Hidayah dalam diskusi publik daring yang diikuti dari Jakarta, Jumat (19/4/2024).

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat & Sukses atas Pelantikan Pejabat di Pemerintah Aceh

Anis menjelaskan asas-asas penting dalam penanganan kasus TPKS perlu menjadi pertimbangan substantif bagi DKPP dalam memproses kasus tersebut karena mempertimbangkan aduan serupa sebelumnya yang melibatkan Hasyim Asy’ari. Selain itu, Anis mendorong adanya kebijakan pencegahan dan penanganan TPKS pada masa mendatang.

Berita Lainnya:
Ketua KPU Minta MK Hadirkan Ahli Sistem Noken

“Mesti ada kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual di institusinya masing-masing sebagai salah satu kontrol bagi pejabat publik yang ada di dalamnya untuk mengantisipasi agar tidak menyalahgunakan kewenangan, kekuasaannya untuk melakukan tindakan kekerasan fisik, seksual, dan yang lain-lain,” ujarnya.

ADVERTISEMENTS
QRISnya satu Menangnya Banyak

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dilaporkan ke DKPP pada Kamis (18/4) oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FH UI) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).

ADVERTISEMENTS
Bayar PDAM menggunakan Aplikasi Action Bank Aceh Syariah - Aceh Selatan

Kuasa Hukum korban Maria Dianita Prosperianti menjelaskan perbuatan Hasyim Asy’ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

ADVERTISEMENTS
Top Up Pengcardmu Dimanapun dan Kapanpun mudah dengan Aplikasi Action

Maria mengatakan bahwa dalam pelaporan ke DKPP telah disampaikan sejumlah bukti yang menunjukkan pelanggaran kode etik dilakukan Hasyim Asy’ari. Dia menyebut Hasyim mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya.

ADVERTISEMENTS
PDAM Tirta Bengi Bener Meriah Aplikasi Action Bank Aceh
Berita Lainnya:
Gibran Sebut Program Makan Siang Gratis Perlu Atensi Khusus
ADVERTISEMENTS

“Sudah ada beberapa belasan bukti, ya, seperti screenshot (tangkapan layar) percakapan, foto, dan video, serta juga bukti-bukti. Tadi sudah saya jelaskan, bukti ini bisa menunjukkan benar-benar yang terstruktur, sistematis, dan aktif, dan di sini juga teradu juga memberikan manipulasi informasi serta juga menyebarkan informasi rahasia untuk menunjukkan kekuasaannya,” jelasnya.

ADVERTISEMENTS

Ia juga mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Hasyim kepada korban menunjukkan adanya perbuatan yang berulang. Oleh sebab itu, ia berharap DKPP RI tidak hanya memberikan peringatan keras untuk kasus yang melibatkan kliennya.

“Ada perkara yang serupa, tetapi mungkin sedikit berbeda terkait dengan yang dialami oleh wanita emas. Ini yang sudah juga dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir. Jadi setelah ada putusan dari DKPP seharusnya memang target kami adalah sanksi yang diberikan tidak lagi peringatan lagi, tetapi adalah penghentian,” katanya.

sumber : Antara

Sumber: Republika

ADVERTISEMENTS
x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi