Jumat, 21/06/2024 - 04:12 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

Sebut Pendidikan Tinggi Tersier, BEM KM UGM: Kemendikbudristek Nirempati

 JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan, pernyataan soal pendidikan tinggi sebagai pendidikan tersier memperlihatkan Kemendikbudristek nirempati. Di mana, hal itu dikatakan ketika kondisi ekonomi masyarakat sulit.

ADVERTISMENTS
Bank Aceh Syariah Salurkan 212 Ekor Hewan Kurban kepada Warga Aceh

“Sebelum menyinggung ranah yang substantif, saya rasa pernyataan Kemendikbudristek ini nirempati,” ucap Ketua BEM KM UGM Nugroho Prasetyo Aditama kepada Republika, Ahad (19/5/2025).

ADVERTISMENTS
Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 H dari Bank Aceh Syariah. Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

Nugroho mengatakan, masyarakat tentu merasa tercekik saat kondisi ekonomi melarat. Ditambah lagi akses terhadap pendidikan dipersempit melalui kebijakan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN).

ADVERTISMENTS
Selamat Menunaikan Ibadah Haji kepada para Calon Haji Provinsi Aceh dari Bank Aceh Indonesia

“Faktanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan menurun dari 5 persen menjadi 4,9 persen menurut World Bank,” jelas dia.

ADVERTISMENTS
Menuju Haji Mabrur dengan Tabungan Sahara Bank Aceh Syariah

Di sisi lain, kata dia berbagai PTN justru meningkatkan biaya pendidikannya. Termasuk di dalamnya UGM yang menaikkan UKT seluruh prodinya rata-rata sebesar Rp 600 ribu atau naik sebesar 8,45 persen dari sebelumnya pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2024.

ADVERTISMENTS
ActionLink Hadir Lebih dekat dengan Anda. Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

Dia juga mengatakan, BEM KM UGM juga merasa pernyataan dari Kemendikbudristek terkesan mengaburkan kegagalan negara dalam menyediakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Di mana hal itu dilakukan dengan mencoba menormalisasi sulitnya akses untuk pendidikan tinggi itu sendiri.

ADVERTISMENTS
Selamat & Sukses kepada Pemerintah Aceh atas Penghargaan Digital Goverment Award (DGA) Summit 2024
Berita Lainnya:
Tolak Uang Kuliah Mahal, Mahasiswa UGM Gelar Tenda Aksi Menginap di Kampus

“Ini sungguh ironis. Negara wajib menyediakan pendidikan sebagai hak untuk masyarakat, pendidikan yang terbuka, terjangkau, dan berkualitas,” jelas dia.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyebutkan, tidak semua lulusan sekolah lanjut tingkat atas (SLTA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) wajib masuk ke perguruan tinggi. Sebab, perguruan tinggi termasuk ke dalam tertiary education atau edukasi tersier, bukan wajib belajar.

ADVERTISMENTS
Bayar Jalan Tol dengan menggunakan Pengcard

“Pendidikan tinggi ini adalah tersiery education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Siapa yang ingin mengembangkan diri masuk perguruan tinggi, ya itu sifatnya adalah pilihan, bukan wajib,” ucap Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Tjitjik Srie Tjahjandarie di Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Tjitjik mengatakan, pendidikan tinggi berbeda dengan wajib belajar, yakni pendidikan tingkat sekolah dasar hingga SLTA/SMK. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, pendanaan pemerintah untuk pendidikan diprioritaskan untuk pembiayaan wajib belajar. Sebab, kata dia, hal itu adalah amanat undang-undang.

“Bagaimana untuk pendidikan tinggi? Tentunya pemerintah tetap bertanggung jawab. Tapi dalam bentuk bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN),” terang dia.

Berita Lainnya:
Hotman Paris Bingung Ayah Eky Tak Bisa Dihubungi: Apa yang Ditakutkan? Kita Cari DPO Pembunuhan Vina yang Benar

Dia menjelaskan, idealnya, jumlah BOPTN yang diberikan itu sama dengan biaya kuliah tunggal (BKT). Jika pemerintah bisa memberikan pendanaan BOPTN sama dengan BKT, maka pendidikan tinggi itu akan gratis. Tetapi, yang jadi persoalan adalah dana pendidikan Indonesia yang tidak mencukupi.

“Karena prioritas utama adalah untuk pendidikan wajib. Nah, selama ini, bantuan BOPTN ke perguruan tinggi itu belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan operasional penyelenggaraan pendidik,” kata dia.

Karena itu, kata Tjitjik, mau tidak mau diperlukan peran serta masyarakat atau gotong-royong untuk mendidik bangsa in. Menurut dia, gotong royong diperlukan agar masyarakat bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan harapan dapat semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Sehingga begitu BKT ditetapkan, kemudian kita melihat bantuan pemerintah itu tidak akan mencukupi untuk menurut BKT, maka kita memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk dapat memungut uang kuliah tunggal (UKT),” jelas dia.

Namun, dia menegaskasn, pemerintah tetap melarang adanya komersialisasi perguruan tinggi negeri. Hal tersebut, kata dia, sudah jelas diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Di mana, selain melarang adanya komersialisasi, perguruan tinggi negeri juga harus bersifat inklusif.

1 2

Reaksi & Komentar

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الكهف [103] Listen
Say, [O Muhammad], "Shall we [believers] inform you of the greatest losers as to [their] deeds? Al-Kahf ( The Cave ) [103] Listen

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi