BANDA ACEH -Jakarta sudah seharusnya dipimpin oleh orang yang bisa bekerjasama dengan pemerintah pusat. Sehingga sosok yang memimpin Jakarta sebaiknya bukan orang yang ingin mendapatkan karier Politik.
Hal itu disampaikan mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, saat menghadiri acara halalbihalal ulama dan tokoh lintas suku dan rembugan kepemimpinan DKJ 2024 di Pondok pesantren Abdurrahman Wahid Soko Tunggal, Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (23/5).
Ada tiga poin terkait kepemimpinan Jakarta. Pertama, kata Sudirman, Jakarta sebaiknya dipimpin oleh gubernur yang bisa bekerjasama baik dengan pemerintah pusat.
“Karena Jakarta akan mengalami transisi dari Ibu Kota menjadi dalam Undang-undang disebut kota global menjadi pusat ekonomi, pusat jasa, pusat kegiatan perekonomian. Maka sebaiknya Gubernur Jakarta ke depan adalah pihak yang bisa bekerjasama dengan pemerintah pusat. Tidak elok kalau Gubernur Jakarta itu berseberangan karena banyak sekali isu-isu transisi yang harus diselesaikan,” tutur Sudirman.
“Sekurang-kurangnya disebut ada 15 kewenangan khusus kan, mengurusi perumahan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, investasi, sampai urusan lingkungan dan sebagainya, yang pertama itu harus orang yang nyaman bekerjasama atau diterima kerjasama dengan pemerintah pusat,” sambungnya.
Lalu poin kedua, Jakarta harus dipimpin oleh gubernur yang fokus menyelesaikan berbagai masalah. Dia menuturkan sebaiknya Jakarta tak dipimpin oleh orang yang mencari tangga karier politik yang ingin menjadikannya sebagai batu loncatan.
“Yang kedua karena transisi ini begitu besar pekerjaanya, sebaiknya yang mimpin Jakarta itu pihak yang memang ingin fokus menyelesaikan masalah-masalah, bukan orang yang sedang nyari tangga untuk karier politik berikutnya. Jakarta jangan terus-terus dijadikan sebagai ya batu pijak, batu loncatan,” ujarnya.
Adapun poin ketiga adalah Jakarta masih bergulat dengan permasalahan kemiskinan. Dia menyinggung masih banyak daerah kumuh di Jakarta.
“Yang ketiga, ini yang saya sampaikan, kebetulan kita masuk tadi kan di daerah-daerah ini, 40 persen warga kita itu di Jakarta itu masih sebagian masuk dalam kategori miskin atau setengah miskin atau nyaris miskin. Sebanyak 22 persen tinggal di daerah-daerah kumuh, kemudian 1,2 juta menjadi operator ojol, 500 ribuan itu dalam kategori miskin absolut kalau di-double dengan yang setengah miskin bisa mencapai satu juta lebih,” papar Sudirman.
“Itu artinya tantangan besar yang mesti dihadapi oleh pemimpin ke depan, nah itu yang juga saya merasa, kalau ada kesempatan untuk berbuat sesuatu itulah yang menjadi perhatian kami. Jadi mengangkat yang 40 persen terbawah, ini kira-kira beberapa hal,” tandasnya.
