Presiden Joko Widodo meluncurkan platform digital untuk layanan publik terintegrasi INA Digital di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/5/2024). (ANTARA/
JAKARTA — Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2024). Peluncuran INA Digital sebagai penyedia solusi terpadu berbagai layanan digital pemerintah, termasuk portal nasional dan layanan terkait infrastruktur, dianggap penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara global.
“Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital,” kata Jokowi dalam pidatonya.
Peluncuran INA Digital, menurut dia, menegaskan bahwa kehadiran birokrasi itu seharusnya melayani, bukannya memperlambat atau mempersulit masyarakat. “Seharusnya, yang jadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, serta kemudahan urusan masyarakat,” tutur Jokowi.
Dia pun menyinggung latar belakang pengintegrasian platform layanan publik itu karena sebelumnya tercatat 27 ribu aplikasi atau platform di kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah yang semuanya bekerja sendiri-sendiri. “Oleh sebab itu, saya sampaikan mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membuat platform-platform baru. Setop!” kata Jokowi.
Integrasi platform layanan publik ke dalam INA Digital juga disebut Jokowi akan menghemat anggaran negara hingga Rp 6,2 triliun, yang awalnya dialokasikan untuk membuat aplikasi baru.
“Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. Bayangkan. Karena mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi, di daerah pun ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” kata Jokowi.
Setelah peluncuran INA Digital, pemerintah akan secara bertahap memadukan layanan dari masing-masing kementerian/lembaga yang sekarang masih punya aplikasi masing-masing. Targetnya pada September 2024, sebagian dari layanan publik tersebut sudah mulai terinteroperabilitas.
Sumber: Republika
