Pemerintah Aceh Apresiasi Kemitraan dengan DPRA

Sementara itu, terhadap beberapa catatan dari Banggar DPRA, yaitu terkait upaya mempercepat realisasi fisik dan keuangan program kegiatan APBA Tahun Anggaran 2024 untuk meminimalkan terjadinya Silpa akhir tahun.

Melakukan upaya dengan Pemerintah Pusat terhadap aset-aset pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut tahun 2024 untuk dihibahkan dan dikelola oleh Pemerintah Aceh.

Serta upaya-upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah antara lain melalui upaya pemutihan pajak terhutang pada wajib pajak untuk mendorong kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajakpajak tahun berikutnya.

Dan, melakukan kajian terhadap dokumen kontrak secara komprehensif atas penyebab timbulnya hutang-hutang Pemerintah Aceh yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 akibat pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Aceh.

“Melalui mimbar ini, saya imbau semua kepala SKPA dan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XXI 2024 Wilayah Aceh, untuk secara serius menindaklanjuti catatan-catatan yang telah disampaikan Badan Anggaran DPR Aceh ini,” ucap Azwardi.

Plh Sekda menegaskan, bahwa pendapat usul masukan dan saran Banggar DPRA ini sangat penting untuk peningkatan kinerja daerah, dalam rangka pertanggunjawaban Pemerintah Aceh terhadap pengelolaan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Pendapat, usul, dan saran Anggota Dewan yang terhormat merupakan cerminan dari keseriusan dan kesungguhan mengemban amanah dalam menyuarakan aspirasi hati nurani rakyat. Kami meyakini, semua yang telah diutarakan oleh jajaran legislatif merupakan upaya untuk mengingatkan kami, dan tentu kita semua, agar berjalan pada jalur yang benar,” kata Plh Sekda. []