BANDA ACEH – Kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin ke Aselsan mengindikasikan pergeseran strategis dalam konteks kerja sama pertahanan antara RI dan Turki. Hal itu disampaikan pengamat pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi.”Jika sebelumnya hubungan ini didominasi oleh kerja sama G-to-G (antarpemerintah) dan pembelian alutsista jadi, kini arahnya bergerak ke fase yang lebih matang dan kompleks, yaitu kolaborasi industri (B-to-B) melalui skema joint venture,” ujar dia, Sabtu (10/1/2026).
Seperti diketahui, di antara poin kerja sama pertahanan Indonesia-Turki adalah pembentukan joint venture antara Aselsan dengan salah satu perusahaan swasta asal Indonesia, Republikorp.
Menurut Khairul, pelibatan Republikorp dalam kesepakatan joint venture dengan Aselsan, yang merupakan perusahaan pertahanan milik negara Turki, memberikan sinyal kesadaran negara. Dalam hal ini, pemerintah agaknya memafhumi keterbatasan badan usaha milik negara (BUMN) dalam menyerap teknologi secara cepat.
“Langkah ini juga merupakan trade-off strategis sehingga fleksibilitas swasta tetap harus diimbangi dengan kontrol negara yang ketat. Apalagi, mengingat teknologi yang dipertukarkan ini menyangkut sistem pertahanan dan kedaulatan data,” jelas Khairul.
Kedalaman transfer teknologi akan menjadi tantangan utama dalam joint venture Aselsan-Republikorp dari sisi Indonesia. Sebab, Aselsan dapat dikatakan menguasai teknologi yang menjadi “saraf dan otak” militer, seperti C4ISR, radar, avionik, dan perang elektronika.
“Pertanyaan kuncinya adalah, apakah kerja sama ini hanya menjadikan Indonesia basis perakitan, atau benar-benar mencakup penguasaan desain sistem, source code tertentu, serta kemampuan modifikasi mandiri sesuai doktrin operasi TNI?” ucap Khairul.
Ia juga menyoroti orkestrasi ekosistem industri pertahanan nasional. Masuknya joint venture tersebut diharapkan dapat melengkapi, bukan menggeser, peran BUMN pertahanan sebagai lead integrator.
Khairul memandang, pemerintah perlu bertindak sebagai dirigen supaya tidak terjadi duplikasi investasi atau kanibalisasi, dengan pembagian peran yang jelas antara BUMN dan swasta nasional dalam rantai pasok pertahanan.
Dilihat dari sisi geopolitik dan keamanan pasokan, menurut Khairul, pendalaman kerja sama industri dengan Turki adalah langkah diversifikasi yang rasional. Bagaimanapun, hal itu masih dengan catatan.
“Keberhasilannya akan mensyaratkan dua hal, yaitu regulasi turunan yang tegas untuk mengawasi joint venture swasta–asing di sektor sensitif, serta kesiapan absorptive capacity SDM nasional. Tanpa itu, alih teknologi berisiko berhenti sebagai simbol, bukan fondasi kemandirian pertahanan,” tukas dia.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
