MEULABOH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memberikan pendampingan kepada anak korban dugaan kekerasan dan perundungan yang menjadi perhatian publik.
Kepala DP3AKB Aceh Barat, Mulyani, mengatakan pendampingan dilakukan untuk memastikan hak-hak anak terlindungi selama proses hukum serta mendapatkan layanan pemulihan yang dibutuhkan.
“Kami telah mendampingi anak korban saat menjalani pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP) di Polres Aceh Barat,” kata Mulyani, Sabtu (31/10/2026).
Selain pendampingan hukum, Pemkab Aceh Barat akan memfasilitasi penggantian biaya visum yang sebelumnya dibayarkan orang tua korban. UPTD PPA juga menyiapkan pendampingan psikologis guna membantu pemulihan kondisi emosional anak.
Mulyani menegaskan, penanganan kasus kekerasan terhadap anak harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum.
Ia juga mengimbau masyarakat tidak menyebarluaskan identitas, foto, video, maupun informasi pribadi korban yang dapat memicu stigma dan trauma baru.
“Serahkan penanganan kasus ini kepada pihak berwenang dan bersama-sama membangun lingkungan yang aman, ramah anak, serta bebas dari kekerasan,” ujarnya.
Pemkab Aceh Barat telah menyerahkan laporan terkait kasus tersebut kepada Unit PPA Polres Aceh Barat. Menurut Mulyani, Kanit PPA Polres Aceh Barat telah membenarkan penerimaan laporan itu.[]
Editor : Biro Meulaboh.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
