Jadi Preseden Buruk Demokrasi, Dugaan Jokowi & Partai Cokelat Atur Pilkada Mesti Dibuktikan

“Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi harusnya berkontestasi secara sehat. Tetapi ada mobilisasi dari apa yang disebut sebagai ‘Partai Cokelat’,” lanjut Hasto.

Ia menilai hal ini makin menunjukkan sebuah pengingkaran terhadap bentuk negara republik, yang ingin diganti menjadi sistem kerajaan.

“Dengan menempatkan para hulu balang, keluarganya, mereka-mereka yang dianggap dekat mewakili kepentingan politiknya. Jadi ancaman terhadap kedaulatan rakyat ini tidak berhenti,” ungkap dia.

Hasto bahkan sempat diperingatkan oleh Connie Rahakundini untuk tidak usah turun ke lapangan, terutama di Sumut dan mempersoalkan Bobby Nasution.

“Jakarta dan Jateng semua sudah di-set, bahkan ditambah Jogja. Bahkan bukan hanya Jogja, saya berimajinasi Jokowi kan juga punya orang-orangnya di Jawa Timur. Dan kemudian kita lihat kepemimpinan bu Risma hari ini yang sangat fenomenal dengan menutup Doli dan sebagainya itu juga dicoba dihambat dengan berbagai cara, dari mematikan jalur logistik hingga intimidasi yang ternyata masih dipraktikkan,” tutur Hasto.

“Nah upaya untuk menjadikan pilkada ini sebagai bagian dari ‘hulu balang sang raja’ itulah yang kemudian terganggu dengan konsolidasi yang dilakukan oleh PDIP dengan kekuatan non partai, relawan, civil society sehingga harus ada upaya dari ujungnya,” tambah dia.

Meski begitu, dirinya mengaku tak gentar dengan ancaman ini.

“Mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, ambisi yang menggunakan hukum, kekuatan logistik yang luar biasa,” tegas Hasto.

Tak hanya itu, ia bahkan mendengar bila Jokowi lengser dari Jakarta, maka ada dana mobilisasi yang cukup besar.

“Saya dapat informasi cukup akurat setelah Jokowi turun di Jakarta misalnya, dimobilisasi dana hampir Rp200 miliar itupun permintaan dari Rp400 miliar. Jadi buat apa pilkada, kalau semua sudah coba di-setting dengan cara-cara yang sepertinya demokratis tetapi dalam suatu skenario yang membungkam kedaulatan rakyat itu,” ungkapnya.