Maafkan Kami Dato Seri Anwar Ibrahim

Ada lagi yang mengatakan SBY dengan panggilan SUSI dari potongan kata Susi-lo. Keduanya untuk mengejek SBY sebagai penguasa. Jika dianalisis sebagai penguasa kontra “civil society”, perlawanan rakyat seperti itu bukan dianggap penghinaan melainkan kritik sosial dari rakyat yang diperintah. Sedangkan di era Jokowi, penguasa yang menzalimi rakyat.

Untuk kesombongan era Jokowi itu, suatu waktu filsuf Rocky Gerung tidak sanggup lagi menahan emosinya, sehingga dia memberi gelar “bajingan tolol” pada Jokowi. Sebuah “penghinaan” yang dikaitkan dengan pengabaian Jokowi atas nasib buruh. Ejekan Rocky lebih keras dari ejekan mahasiswa yang memberikan kemudahan gelar Jokowi adalah “King of Lip Service”, dan lain-lain.

Persoalannya, sampai kapan keangkuhan elite ini akan berlangsung?

Prabowo sesungguhnya telah berusaha menunjukkan tema-tema perubahan besar saat ini. Prabowo menaikkan upah buruh dan tunjangan guru serta menghapus jeratan utang 6 juta pelaku usaha kecil. Menghancurkan judi online, dan lain-lain. Ini adalah peristiwa struktural yang hebat.

Namun, secara kultural, yang bercampur struktur pada akhirnya, selama 10 tahun rezim Jokowi telah membangun kultur kesombongan elite yang susah diubah. Penggusuran tanah-tanah rakyat kecil, misalnya, dilakukan dengan sombong karena kultur dan struktur.

Di depan mata kita, yang dekat ibukota, misalnya, penggusuran paksa rakyat nelayan dan petani dilakukan oleh sebuah grup bisnis hanya karena menggunakan stempel PSN dari Jokowi, bahwa dia bisa mengatasnamakan negara untuk penghinaan terhadap rakyat.

Sikap seperti ini adalah budaya angkuh. Mereka terbiasa menggampangkan semua hal bahwa mereka di atas norma dan hukum. Bahwa hukum bisa dibeli.

Di era Soeharto saja, sebagai bandingan, penggusuran tanah-tanah rakyat dilakukan dengan berbagai perundingan. Bahkan, saat itu sudah dikenal istilah “Membangun Tanpa Menggusur”. Rakyat disertakan dalam “value added” transformasi yang terjadi karena pembangunan.

Dalam sektor perburuhan, misalnya juga, Soeharto mendorong adanya Hubungan Industrial Pancasila (HIP), di mana dialog buruh dan majikan diperkuat. Saat ini, baik sebelum adanya UU Omnibus Law Ciptaker maupun sebelumnya, rezim Jokowi menyingkirkan posisi buruh.

Sehingga akhirnya di era Jokowi, pengusaha menganggap buruh hanyalah pelengkap dunia usaha, bukan lagi sebagai “stakeholder” ataupun manusia yang punya masa depan. Sehingga mereka melihat isu-isu kenaikan upah dan kesejahteraan buruh jadi dianggap aneh.

Prabowo yang sudah mengenali dan menjadi jenderal ketika para pengusaha-pengusaha ini masih “pakai kolor” dan menjadi penjilat penjilat di sekitar elite kekuasaan Soeharto, tentu tidak bisa menerima keangkuhan pengusaha rakus tersebut.