Sempat Jadi Sorotan, Kini Nama Jokowi Hilang dari Situs OCCRP

“Berdasarkan informasi yang saya temukan, metode yang digunakan oleh OCCRP tidak berbasis pada data hukum dan fakta. Mereka menggunakan pendekatan polling melalui Google Form, yang jelas-jelas tidak ilmiah,” kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, dikutip Kamis (2/1/2025).

Dia menyatakan, dalam menilai sebuah fenomena besar seperti korupsi, perlu analisis mendalam dan validitas data. Faisyal juga mempertanyakan indikator apa yang digunakan hingga bisa menyimpulkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah tokoh dunia lainnya sebagai sosok diktator dan korup.

“OCCRP membuat indikator sendiri tentang makna korupsi. Kalau semua lembaga bebas membuat variabel-variabel untuk menyusun konsep, maka akan melahirkan konsep-konsep yang bias dan salah,” tutur dia.

Faisyal pun menyoroti ketiadaan tokoh dari Amerika Serikat (AS). Sebab, menurutnya pemimpin dari negeri Paman Sam sudah dikenal sejarah sebagai aktor utama hilangnya hak-hak rakyat Irak selama perang, namun tidak ada yang menyebutnya sebagai pemimpin terkorup dan diktator yang melanggar hak asasi manusia.

Asal tahu saja, studi dari The Lancet menunjukkan bahwa sekitar 655.000 warga Irak tewas hingga tahun 2006. Data lainnya, Institut Watson untuk Urusan Internasional dan Publik di Universitas Brown menyebut 200.000 warga sipil tewas sebagai akibat dari kekerasan terkait perang langsung selama invasi AS ke negara itu. Invasi ini diinisiasi Presiden AS George W. Bush dan PM Inggris Tony Blair pada 2023.

Maka, patut diduga laporan OCCRP ini dimanfaatkan oleh sekelompok politikus yang tidak menyukai Jokowi untuk menyerang. Tanpa menafikan tetap ada kekurangan kepemimpinan Jokowi selama dua periode. “Berita OCCRP ini digunakan oleh politisi-politisi yang tak suka dengan Jokowi sebagai senjata untuk menyudutkan Jokowi,” kata Faisyal.

Sekilas soal OCCRP

Adapun OCCRP sendiri merupakan organisasi jurnalisme investigasi berbasis di Amsterdam, Belanda, yang berfokus pada isu kejahatan terorganisir dan korupsi global.

Dalam beraktivitas, OCCRP mendapat mendapatkan donasi dari enam donatur pemerintah, termasuk Amerika Serikat (AS), Perancis, dan Swedia, serta sejumlah yayasan swasta yang mendukung jurnalisme investigasi.

OCCRP mendapatkan sumbangan dana dari organisasi seperti The Bay and Paul Foundations, Dutch Postcode Lottery, Ford Foundation, Founders Pledge, dan German Marshall Fund. Ada pula dari National Endowment for Democracy, Oak Foundation, Open Society Foundations, Rockefeller Brothers Fund, Skoll Foundation, Golden Globe Foundation, serta European Union.