Dugaan Korupsi Pejabat BUMN yang Punya Saudara di KPK Diungkap Wenny Myzon Ex Pegawai Timah

BANDA ACEH – Dwi Citra Weni atau yang akrab dikenal sebagai Wenny Myzon kembali menghebohkan publik.

Setelah dipecat oleh PT Timah Tbk karena unggahannya yang dinilai menghina pekerja honorer dan pengguna BPJS Kesehatan, kini ia muncul dengan tuduhan serius yang menyeret nama petinggi perusahaan milik negara tersebut.

Melalui akun TikTok pribadinya, @wennymyzon1, pada Jumat (7/2/2025), Wenny menyampaikan klaim bahwa salah satu pejabat BUMN yang ingin menyingkirkannya justru terlibat dalam praktik korupsi.

Ia menuding pihak tersebut menggunakan berbagai cara, termasuk melibatkan media untuk membentuk opini negatif terhadap dirinya.

“Cie-cie berusaha banget menumbangkan saya, dari membayar wartawan buat berita menggiring opini, sampai sekarang ketahuan nge-up ke Lamtur,” ungkap Wenny dalam salah satu unggahannya.

Sindiran Korupsi dan Dugaan Koneksi di KPK

Wenny tidak berhenti di situ. Ia menuding pejabat tersebut berusaha menutupi praktik korupsi dengan mengklaim bahwa barang-barang mewah yang dimilikinya seperti tas dan sepatu adalah produk KW (tiruan).

“Nanti video sepatu, tas yang katanya KW saya post gimana? Ups, lupa punya saudara di KPK ya. Gapapa, setidaknya masyarakat tau kalau selama ini dikibul,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti dugaan mark up anggaran dalam proyek pengadaan hingga pembelian nasi kotak.

Pamer Penghasilan dan Sindiran Satir

Meski dipecat, Wenny tetap aktif di media sosial dengan unggahan satir yang menyindir berbagai pihak.

Dalam salah satu video di TikTok @ibu.suri.wakanda2, Sabtu (8/2/2025), Wenny mengklaim memiliki penghasilan ratusan juta rupiah meski sudah tidak bekerja di PT Timah.

“Gaji 10 juta??? Penghasilan ratusan juta,” tulisnya.

Ia juga menyindir praktik mark up yang diduga dilakukan pihak lain.

“Maaf, kita nyari uang gak mark up bon nasi kotak pagi malam,” ujarnya.

Meski tidak disebutkan secara eksplisit, publik berspekulasi bahwa Wenny menyindir oknum tertentu di perusahaan terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan anggaran. ***

Sumber: Media