Ini yang Akan Terjadi Imbas Pembangkangan Megawati ke Prabowo

Umam membaca sikap keras PDIP terhadap pemerintah pusat ini tidak bisa dilepaskan dari ditahannya Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK, yang juga hanya beberapa jam setelah pelantikan kepala daerah serentak.

Hasto ditahan karena menjadi tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

“Kalau surat yang dirilis dari PDIP yang menginstruksikan 126 kepala daerahnya menunggu instruksi, bahkan untuk berhenti lebih dulu, bagi mereka yang dalam perjalanan retret menuju Magelang, tentu ini harus dibaca sebagai sebuah manuver politik, dan besar kemungkinan terkait dinamika politik nasional, terutama terkait apa yang dihadapi Sekjen PDIP, Mas Hasto, dalam konteks agenda penegakkan hukum,” paparnya.

Imbas Pembangkangan

Umam menambahkan, jika instruksi Megawati dijalankan dan meningkat menjadi larangan mengikuti retret, maka yang terjadi adalah pembangkangan.

Koordinasi 126 kepala daerah dari PDIP, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung, dengan pemerintah pusat akan mengkhawatirkan.

“Ini menjadi sebuah catatan karena bagaimanapun juga pola koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah itu akan menentukan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.”

“Kalau misal kemudian ada skema pembangkangan secara politik untuk kemudian tidak bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah pusat, maka itu tetu akan berdampak serius bagaimana kinerja pemerintah daerah ke depan,” papar Umam.

Sebagai akademisi, Umam berharap PDIP bisa mengerti kebutuhan akan koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

“Saya berharap teman-teman di PDIP bisa memahami situasi dengan baik terkait pola relasi yang seimbang dan produktif terkait pemerintah pusat dan daerah.”

“Kalau kemudian keduanya mengalami disconnected disenganged saya pikir itu tidak begitu produktif bagi hadirnya local good governance,” pungkasnya.

Sumber: Media